Di tengah ketidakpastian geopolitik yang memanas di Timur Tengah, Korea Selatan secara proaktif mengambil langkah strategis untuk mengamankan pasokan minyak mentahnya. Negeri Gingseng kini mengalihkan perhatiannya ke Kazakstan sebagai alternatif sumber pasokan utama, sebuah keputusan krusial demi menjaga stabilitas energi nasional.
Menteri Industri Korea Selatan, Kim Jung-kwan, mengungkapkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi ini. “Ada cukup banyak kemajuan, rincian jumlah (pasokan yang didapatkan) bisa diumumkan secara spesifik pada awal minggu depan,” ujar Kim Jung-kwan, seperti dikutip dari Reuters pada Minggu (12/4). Pernyataan ini menandakan optimisme pemerintah Seoul dalam upaya diversifikasi sumber energi mereka.
Keamanan pasokan yang vital ini berhasil diwujudkan menyusul kunjungan delegasi tingkat tinggi Korea Selatan ke Kazakstan awal bulan ini. Kepala Staf Kepresidenan, Kang Hoon-sik, bersama dengan Menteri Industri Kim Jung-kwan, memimpin langsung misi tersebut. Kunjungan diplomatik dan ekonomi ini tidak hanya mengamankan minyak mentah, tetapi juga berhasil memperoleh tambahan pasokan nafta dari negara di Asia Tengah tersebut, memperkuat portofolio energi Korea Selatan.
Kim Jung-kwan lebih lanjut menegaskan bahwa kunjungan strategis ini merupakan bagian integral dari visi jangka panjang Korea Selatan untuk mendiversifikasi pasokan minyak. Upaya ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah dan membangun ketahanan energi yang lebih kuat di masa depan.
Menariknya, meskipun secara geografis Kazakstan mungkin terasa jauh, Menteri Kim Jung-kwan menjelaskan bahwa waktu pengiriman dari negara tersebut sebanding dengan pasokan dari Amerika Serikat, yakni sekitar 50 hingga 60 hari. Fakta ini menjadi argumen kuat di balik kelayakan logistik dan ekonomi untuk menjadikan Kazakstan sebagai mitra pasokan energi yang strategis.
Langkah diversifikasi ini sangat krusial mengingat Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan ketergantungan sangat besar pada impor minyak. Hampir seluruh kebutuhan energi domestik dipenuhi dari luar negeri, di mana sekitar 70% pasokan vital tersebut berasal dari wilayah Timur Tengah yang kini bergejolak. Ketergantungan yang tinggi ini menjadikan Korea Selatan rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.
Memang, dampak perang di Timur Tengah meluas, mengguncang pasar energi global dan dirasakan oleh hampir setiap negara. Selain Korea Selatan yang berjuang mengamankan pasokan, Vietnam juga merasakan imbasnya. Untuk menstabilkan kondisi domestik, pemerintah Vietnam terpaksa memperpanjang penangguhan pajak bahan bakar hingga akhir Juni, sebuah langkah yang menyoroti urgensi krisis energi global.
Parlemen Vietnam mengonfirmasi bahwa perpanjangan penangguhan pajak ini adalah upaya pemerintah untuk menstabilkan pasar domestik dan meringankan beban masyarakat. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap gangguan pasokan minyak yang masih signifikan dan terus berlanjut akibat konflik yang berkecamuk, menunjukkan tekanan besar yang dihadapi oleh berbagai ekonomi.
Kebijakan penangguhan pajak ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari keputusan yang telah berlaku sejak akhir Maret. Kementerian Keuangan Vietnam mengestimasi bahwa langkah ini akan berdampak substansial pada penerimaan negara, dengan potensi pengurangan sekitar 7,2 triliun dong atau setara US$273,40 juta setiap bulannya, sebuah pengorbanan finansial demi stabilitas harga konsumen.
Lonjakan harga bahan bakar di Vietnam terjadi signifikan sejak perang yang melibatkan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari. Data dari pedagang bahan bakar utama, Petrolimex, menunjukkan kenaikan yang drastis: harga bensin melambung 17%, sementara harga diesel melonjak hingga 70%. Kenaikan tajam ini secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat dan operasional bisnis.
Secara keseluruhan, harga BBM konsumen di Vietnam tercatat mengalami kenaikan 4,65% pada Maret lalu dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Reuters mencatat bahwa pendorong utama di balik kenaikan ini adalah lonjakan biaya transportasi, yang pada gilirannya memberikan tekanan besar pada target pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi di level 4,5% sepanjang tahun ini. Situasi ini menggarisbawahi tantangan ekonomi global yang kompleks akibat gejolak energi.