Risiko banjir dan longsor besar seperti di Sumatra mengintai berbagai wilayah di Indonesia seiring maraknya alih fungsi lahan dan hutan. Air tak semata datang dari laut atau sungai yang meluap, tetapi dataran tinggi yang kehilangan kemampuan menahan limpahan air karena deforestasi.
“Air turun dari bukit, seperti air terjun,” kata seorang warga di salah satu dusun di Kabupaten Lombok Timur, mengenang banjir besar 2022. Ketika itu, banjir besar melanda berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Lombok Timur. Banyak warga menyebut banjir ini sebagai yang terparah sepanjang ingatan mereka.
Banjir karena air laut naik adalah bencana tahunan di wilayah pesisir NTB. Namun pada 2022 lalu, banjir tahunan diperparah oleh air yang meluncur dari kawasan perbukitan dan pegunungan. Secara geografis, NTB memang didominasi bentang alam berbukit dengan Gunung Rinjani berdiri di tengah.
Katadata berkunjung ke Lombok Timur bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi pada pekan lalu. Wahana Visi menggandeng pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk melakukan restorasi mangrove. Tujuannya, menjaga kawasan pesisir dari air laut sekaligus mengembangkan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove.
Salah satu desa yang dikunjungi Katadata, berlokasi di Kecamatan Pringgabaya, luluh lantak oleh banjir 2022. Saat Katadata mengunjungi lokasi, pemerintah desa tengah meresmikan kembali kawasan wisata Denda Seruni yang rusak karena banjir. Kini, kawasan ini direncanakan menjadi kawasan ekowisata yang terintegrasi dengan lokasi restorasi mangrove.
Namun, pengalaman banjir 2022 mengingatkan bahwa persoalan di hulu dapat mengancam upaya pemulihan di hilir.
Data menunjukkan, NTB marak pertambangan batu dan pasir. Berdasarkan data tahun 2024, lokasi galian terbanyak di Lombok Timur yaitu di 705 lokasi. Angka ini belum mencakup aktivitas tambang ilegal yang tak tercatat/terpantau.
Di luar itu, ada masalah alih fungsi lahan untuk pertanian hingga pariwisata seperti pembangunan resort atau hotel. Saat bencana 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) menyebut dugaan alih fungsi lahan untuk pertanian jagung sebagai salah satu pemicu utama banjir, misalnya di Kabupaten Bima.
Data Lokasi Galian Batuan di NTB (Pemrov NTB (NTB Satu Data)) Lonjakan Banjir, Alarm Deforestasi
Secara nasional, frekuensi banjir menunjukkan tren meningkat. Bukan hanya banjir rob akibat kenaikan air laut, tapi juga banjir bandang yang dipicu meluapnya sungai dan berkurangnya tutupan pohon.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.009 kejadian banjir pada 2025. Ini rekor tertinggi setidaknya sejak 2010. Kejadian banjir masih tinggi tahun ini, dengan 355 kejadian tercatat sepanjang 1 Januari hingga 13 April 2026.
Berdasarkan hasil pemetaan satelit dan verifikasi lapangan oleh LSM di bidang lingkungan, AURIGA Nusantara, deforestasi melonjak di berbagai pulau. “Deforestasi terjadi di seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” demikian tertulis, dalam laporan yang dirilis akhir Maret lalu.
Pada 2025, deforestasi terbesar tercatat di Kalimantan (158.283 hektare), diikuti Sumatra (144.150 hektare), Papua (77.678 hektare), dan Sulawesi (39.685 hektare). Tiga provinsi yang mengalami bencana longsor-banjir dahsyat di Sumatra pada pengujung 2025 mengalami lonjakan deforestasi luar biasa: Aceh (426 persen), Sumatra Utara (281 persen), dan Sumatera Barat (1.034 persen).
Deforestasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tercatat tinggi mencapai 4.209 hektare, naik 136 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini semakin signifikan mengingat luas daratan Bali dan Nusa Tenggara lebih kecil dibandingkan pulau-pulau utama lainnya di Tanah Air.
Angka Deforestasi Nasional (AURIGA)