Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan hasil evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengejutkan. Ia menemukan berbagai penyimpangan signifikan di lapangan, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
“Saya kalau ingat ini uang negara, uang rakyat. saya tidak menutup mata mungkin rantai kesalahan ini ada pada semua,” tegas Nanik dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @Nanik_deyang pada Sabtu (18/4). Dalam arahannya di hadapan ratusan petugas pelaksana MBG, Nanik menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum optimal. Padahal, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas, termasuk pengangkatan petugas SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah kesempatan yang langka di tengah antrean abdi negara lain yang bisa mencapai sepuluh tahun lebih.
Menyikapi temuan ini, Nanik mendesak para kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan peran pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menekankan harapan agar program krusial ini dapat berjalan lebih baik melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. “Mari kita semua menjalankan program MBG dengan hati nurani dan dengan nawaitu untuk memenuhi gizi anak Indonesia, sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat serta menciptakan lapangan kerja,” ujarnya, menyerukan semangat kebersamaan dan integritas.
Baca juga:
- 5 Paket Calon Direksi BEI Mencuat Jelang RUPS Juni, Siapa Bocoran Kandidatnya?
- PLN Targetkan 574 Proyek Prioritas Tetap Jalan Meski Hadapi Ketidakpastian
- Harga 3 Jenis BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini, Ini Rincian Lengkapnya
Lebih lanjut, Nanik mengungkapkan bahwa BGN telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan agar BGN bertindak tegas terhadap dapur-dapur atau SPPG yang tidak menjalankan program sesuai ketentuan. Selain penertiban, Presiden Prabowo juga menekankan agar pemberian MBG difokuskan kepada para penerima manfaat yang memang memerlukan perbaikan gizi.
“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik dalam keterangan resmi yang dirilis melalui situs BGN. Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara paksa. Kelompok masyarakat mampu atau sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” papar Nanik. Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci utama agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, BGN akan bekerja maksimal untuk memastikan program MBG dapat terlaksana secara tepat sasaran, mengoptimalkan manfaatnya bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan.