Google Asia Pacific Pte Ltd telah mengukuhkan posisi Chromebook sebagai laptop paling populer di sektor pendidikan secara global. Popularitas ini ditopang oleh setidaknya tiga faktor utama yang menjadikannya pilihan favorit bagi institusi pendidikan di berbagai negara.
Menurut Eks Wakil Presiden Google Asia Pasifik, Caesar Sengupta, alasan fundamental dominasi Chromebook di industri pendidikan adalah biaya kepemilikan yang efisien. Sebuah studi dari firma analisis digital global IBC bahkan menemukan bahwa biaya kepemilikan Chromebook jauh lebih rendah dibandingkan laptop berbasis sistem operasi Windows. “IBC melaporkan bahwa biaya kepemilikan Chromebook 61% lebih murah dibandingkan laptop Windows selama periode tiga tahun,” ungkap Caesar melalui sambungan telekonferensi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/4). Caesar menjelaskan, perhitungan biaya kepemilikan ini tidak hanya mencakup harga awal, tetapi juga biaya perawatan tahunan, termasuk penghematan dari tidak perlu membayar langganan aplikasi tertentu yang umumnya ada di Windows. Hal ini dimungkinkan karena Chromebook beroperasi dengan OS Chrome, sistem berbasis Linux yang bersifat open-source.
Caesar optimistis bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia dapat memanfaatkan potensi ini untuk menekan biaya kepemilikan Chromebook di dalam negeri. “Strategi ini tidak hanya akan menghemat pengeluaran, tetapi juga cadangan devisa negara. Kala itu, kami dan kementerian berupaya bekerja secara strategis dan bijak untuk menurunkan biaya kepemilikan Chromebook,” tambahnya, menyoroti potensi efisiensi fiskal.
Faktor kedua yang mendukung kesuksesan Chromebook adalah desainnya yang sederhana dan mudah digunakan. Sementara itu, faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah fitur Chrome Device Management (CDM). Fitur ini dirancang untuk menggantikan kebutuhan akan tenaga ahli teknologi di setiap sekolah, memungkinkan pengelolaan sejumlah besar Chromebook dari satu titik kendali secara jarak jauh. William Florence, Kepala Divisi Pelatihan Developer Google Asia Pacific, mencontohkan bagaimana CDM dapat mengendalikan lebih dari 50 ribu unit Chromebook di Ukraina dari satu konsol administratif. Meskipun kemampuan kendali jarak jauh CDM adalah keunggulan komparatif signifikan, William menegaskan bahwa biaya kepemilikan tetap menjadi alasan utama tingginya adopsi Chromebook di dunia pendidikan. Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu negara yang memimpin adopsi teknologi edukasi ini secara global. Bahkan, pasca-Pandemi Covid-19, Chromebook menduduki peringkat pertama sebagai alat teknologi edukasi paling populer di 12 negara.
Namun, di balik klaim efisiensi dan popularitas, polemik muncul terkait pengadaan Chromebook di Indonesia. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 maupun program pengadaan laptop pemerintah tidak serta-merta dapat mendongkrak harga laptop Chromebook hingga seratus persen. Majelis hakim juga mengakui bahwa pandemi telah mendorong permintaan akan perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop untuk kegiatan belajar mengajar, yang berujung pada kenaikan harga akibat pasokan yang minim.
Dedy Nurmawan, Ketua Tim Perhitungan Kerugian Kasus Dugaan Korupsi Chromebook BPKP, menjelaskan bahwa seluruh unit Chromebook di Indonesia hanya melalui proses perakitan setelah diimpor dalam bentuk terurai (CKD). Berdasarkan dokumen impor Kementerian Keuangan, harga Chromebook dalam bentuk CKD adalah Rp 2,8 juta per unit. Dengan memperhitungkan margin distributor sekitar 3,67% dan margin pengecer hingga 15%, Dedy menyimpulkan bahwa harga wajar di tingkat penyedia atau reseller seharusnya berada di kisaran Rp 5 juta per unit. Ironisnya, BPKP menemukan bahwa harga yang ditetapkan dalam pengadaan di tingkat sekolah mencapai sekitar Rp 6 juta per unit. Selisih antara harga wajar dan harga pengadaan inilah yang mengindikasikan adanya praktik kemahalan harga atau mark-up, mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,56 triliun. Angka kerugian ini, menurut Dedy, bahkan berpotensi membengkak jika otoritas dapat memangkas dua rantai pasok dalam proses pengadaan, yakni distributor dan reseller.
Menanggapi hasil audit BPKP, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mempertanyakan metode perhitungan kerugian keuangan negara tersebut. Ia menyatakan bahwa hasil audit BPKP berbeda dengan fakta persidangan yang diamatinya. BPKP menggunakan pendekatan akuntansi biaya, yang menghasilkan selisih biaya pengadaan laptop Chromebook dan harga wajar sebesar Rp 1,56 triliun. Di sisi lain, Nadiem mencatat bahwa persidangan menunjukkan tim teknis kantornya mendata rata-rata harga dari 34 jenis laptop Chromebook senilai Rp 6,3 juta. Dengan demikian, Nadiem berargumen bahwa harga beli yang ditetapkan oleh kantornya sebesar Rp 5,6 juta justru menghemat anggaran negara. “Mengapa BPKP tidak menggunakan pendekatan harga pasar untuk membandingkan harga beli dan harga wajar? Saya tidak tahu jawabannya, tetapi itu yang membuat saya takut dan sadar,” kata Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4), menggarisbawahi perbedaan signifikan dalam penilaian keuangan yang mendasari kasus ini.