Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza baru saja menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum tingkat kota (pemilu munisipal) pada Sabtu (25/4). Ini menandai momen bersejarah, sebagai pemungutan suara pertama yang diselenggarakan di Palestina sejak meletusnya konflik besar di Gaza pada Oktober 2023, yang telah meluluhlantakkan wilayah tersebut.
Menurut laporan AFP, proses pemilu ini berlangsung di tengah iklim politik yang sangat terbatas dan bayang-bayang meningkatnya skeptisisme publik terhadap efektivitas sistem demokrasi yang ada. Suasana ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Palestina dalam upaya mewujudkan tata kelola yang representatif.
Data dari Komisi Pemilihan Pusat yang berkedudukan di Ramallah menunjukkan, terdapat sekitar 1,5 juta pemilih terdaftar di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta tambahan 70.000 pemilih di wilayah Deir al-Balah, Gaza. Namun, kontestasi politik dalam pemilu ini dinilai sangat terbatas. Mayoritas daftar kandidat yang bersaing terafiliasi dengan Fatah, partai yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas, atau maju sebagai calon independen tanpa dukungan partai besar.
Ketiadaan daftar kandidat yang secara resmi berafiliasi dengan Hamas, rival utama Fatah yang selama ini menguasai sebagian besar Jalur Gaza, menjadi salah satu faktor pembatas. Di banyak kota, para kandidat yang didukung Fatah hanya berhadapan dengan daftar calon independen, termasuk beberapa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) yang berhaluan kiri. Situasi ini secara inheren mengurangi spektrum pilihan politik bagi warga.
Minimnya variasi opsi tersebut tak ayal menimbulkan pesimisme di kalangan sebagian pemilih mengenai dampak nyata dari hasil pemilu. Mahmoud Bader, seorang pengusaha dari Kota Tulkarem di Tepi Barat, menyatakan bahwa ia tetap akan memilih, kendati tidak menggantungkan harapan besar pada perubahan signifikan.
“Baik kandidat independen maupun partisan, itu tidak akan membawa perubahan dan tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi kota ini,” ujarnya dengan nada skeptis. Lebih lanjut, Bader menilai bahwa kondisi di lapangan masih sepenuhnya didikte oleh faktor eksternal. “Pendudukan (Israel) yang sesungguhnya mengatur Tulkarem. Pemilu ini hanya akan menjadi gambaran yang disajikan untuk media internasional—seolah-olah kami memiliki pemilu, negara, atau kemerdekaan, padahal realitanya tidak demikian,” tegasnya.
Keterbatasan kompetisi politik semakin kentara di sejumlah kota penting, seperti Nablus dan Ramallah yang merupakan pusat pemerintahan Palestina. Di kota-kota ini, hanya ada satu daftar kandidat yang diajukan, secara otomatis menjadikan mereka pemenang tanpa perlu melalui proses pemungutan suara. Kondisi ini kian memperkuat persepsi publik tentang sempitnya ruang demokrasi yang tersedia.
Secara teknis, tempat-tempat pemungutan suara di Tepi Barat dibuka mulai pukul 07.00 hingga 19.00 waktu setempat. Berbeda halnya dengan Deir al-Balah, di mana pemungutan suara ditutup lebih awal pada pukul 17.00, sebuah keputusan yang didasari oleh keterbatasan pasokan listrik di wilayah yang parah terdampak perang.
Di sisi lain, Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ramiz Alakbarov, menyambut baik pelaksanaan pemilu ini sebagai sebuah langkah positif. Ia memberikan apresiasi kepada para penyelenggara yang dinilai berhasil menjaga kredibilitas proses. “Pemilu pada Sabtu (25/4) ini adalah peluang penting bagi rakyat Palestina untuk menjalankan hak-hak demokratis mereka di tengah periode yang sangat menantang dan kompleks,” kata Alakbarov.
Khusus di Gaza, pemungutan suara kali ini menjadi yang pertama sejak pemilu legislatif tahun 2006 yang dimenangkan oleh Hamas. Menariknya, pemilu ini hanya diselenggarakan di Deir al-Balah, sebuah wilayah yang dinilai relatif stabil lantaran sebagian besar penduduknya tidak mengungsi selama lebih dari dua tahun konflik antara Hamas dan Israel. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengadakan pemilu di area yang memungkinkan.
Jamal al-Fadi, seorang pengamat politik dari Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir, menyebut pemilu ini sebagai sebuah “uji coba.” Ia menjelaskan, “Pemilihan di Deir al-Balah merupakan eksperimen penting untuk mengukur potensi keberhasilan atau kegagalan, mengingat minimnya survei opini pascaperang yang dapat menjadi acuan.” Pernyataannya menggarisbawahi sifat tentatif dari proses ini.
Namun, di tengah segala keterbatasan tersebut, sebagian warga Palestina tetap memandang pemilu sebagai simbol krusial dari keberlangsungan politik mereka. Farah Shaath, seorang pemilih berusia 25 tahun, mengungkapkan antusiasmenya untuk pertama kalinya memberikan suara. “Meskipun tidak serupa dengan pemilu di tempat lain, ini adalah penegasan bahwa kami tetap eksis di Jalur Gaza, apa pun kondisi yang terjadi,” ujarnya penuh harap.
Untuk menjamin kelancaran dan keamanan, Komisi Pemilihan menyatakan telah merekrut petugas dari berbagai organisasi masyarakat sipil serta menunjuk perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan lokasi-lokasi pemungutan suara. Sementara itu, sumber internal di Gaza menyebut bahwa aparat Hamas juga akan turut terlibat dalam pengamanan dengan menempatkan personel tidak bersenjata di sekitar 12 lokasi pemungutan suara di Deir al-Balah, menambah dimensi kompleksitas pada penyelenggaraan pemilu munisipal yang penuh tantangan ini.