Babaumma – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Tercatat hingga pekan pertama April 2026, total insentif KLM yang telah digelontorkan mencapai Rp 427,9 triliun, sebuah langkah strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memacu peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional. Penguatan KLM yang telah diimplementasikan sejak 16 Desember 2025 memberikan insentif lebih tinggi bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit ke sektor strategis yang telah ditetapkan oleh BI.
“Implementasi penguatan KLM ini diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor tertentu,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (8/5). Lebih lanjut, Perry menambahkan bahwa kebijakan ini juga menyasar bank yang responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru, sejalan dengan arah kebijakan suku bunga BI. Langkah ini bertujuan agar transmisi pelonggaran moneter ke sektor riil dapat berjalan lebih efektif.
Dari total penyaluran insentif sebesar Rp 427,9 triliun, BI membaginya ke dalam dua skema utama. Sebesar Rp 358,0 triliun disalurkan melalui lending channel bagi bank yang aktif mengucurkan kredit ke sektor prioritas, sementara Rp 69,9 triliun disalurkan melalui interest rate channel guna memastikan dunia usaha mendapatkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau.
Jika ditinjau berdasarkan kelompok bank, penerima insentif KLM terbesar adalah bank-bank BUMN dengan nilai mencapai Rp 224,0 triliun. Disusul oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp 166,6 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 29,6 triliun, serta Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp 7,8 triliun.
Secara sektoral, dana tersebut mengalir ke berbagai bidang krusial, mulai dari pertanian, industri dan hilirisasi, jasa, ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, hingga perumahan. Selain itu, sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, serta pembiayaan berkelanjutan juga menjadi fokus utama dalam penyaluran insentif ini.
Dalam upaya mempercepat penyaluran kredit, BI resmi meluncurkan Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April 2026. Inisiatif ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan KSSK, regulator, investor, hingga perbankan dalam satu ekosistem yang solid.
“Koordinasi dengan KSSK menjaga kredit melalui PINISI. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung UMKM, di antaranya melalui insentif KLM sebesar 1 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK),” tegas Perry.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp427,9 triliun hingga April 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk memacu penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas nasional serta mendukung penurunan suku bunga kredit bagi dunia usaha. Penyaluran ini terbagi melalui skema lending channel sebesar Rp358,0 triliun dan interest rate channel sebesar Rp69,9 triliun.
Insentif ini didominasi oleh perbankan BUMN sebesar Rp224,0 triliun, diikuti oleh Bank Umum Swasta Nasional, BPD, dan kantor cabang bank asing. Sektor yang menerima dukungan meliputi pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, BI meluncurkan inisiatif PINISI 2026 untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam rangka mempercepat intermediasi perbankan di Indonesia.