Pemerintah Indonesia resmi memutuskan untuk memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan ke depan. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas situasi geopolitik global yang masih tidak menentu, terutama akibat dampak dari perang Iran serta ketidakpastian ekonomi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan keputusan tersebut usai melakukan rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5). Menurutnya, perpanjangan skema kerja fleksibel ini merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global.
“Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka kebijakan work from home akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya. Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN ini sendiri telah diterapkan sejak April lalu, dengan tujuan utama sebagai upaya penghematan energi guna menghadapi dampak ketegangan global.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa perpanjangan WFH ini akan berjalan beriringan dengan paket kebijakan ekonomi yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini.
“Selain itu, ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak lebih optimal,” tambahnya.
Dalam pertemuan yang sama, pemerintah turut melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026. Airlangga memastikan bahwa berbagai instrumen regulasi pendukung, yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan, saat ini tengah dalam tahap finalisasi.
Pihaknya menargetkan seluruh instrumen pendukung tersebut dapat rampung sepenuhnya sebelum kebijakan devisa hasil ekspor resmi diberlakukan. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi di tengah tantangan global yang menantang.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara selama dua bulan ke depan. Langkah strategis ini diambil sebagai tindakan antisipatif terhadap ketidakpastian ekonomi dunia dan situasi geopolitik global akibat dampak perang Iran guna menjaga stabilitas nasional serta menghemat energi.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga tengah mematangkan paket insentif ekonomi untuk memacu pertumbuhan pada kuartal kedua. Pemerintah pun memastikan kesiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juni 2026 dengan finalisasi instrumen regulasi pendukung yang sedang dilakukan.