Isu kebocoran data yang belakangan menyeret sejumlah institusi perbankan sempat memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, praktisi dunia digital sekaligus CEO Veda Praxis, Syahraki Syahrir, menegaskan bahwa secara umum sistem keamanan perbankan di Indonesia, terutama pada bank-bank besar, termasuk salah satu yang paling tangguh.
Menurut Syahraki, sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI). Ketangguhan ini tidak terlepas dari regulasi ketat yang diterapkan oleh pemerintah sejak lama. Pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga berwenang, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan perbankan sekaligus aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri,” ujar pria yang akrab disapa Raki tersebut, Sabtu (23/5).
Menanggapi informasi mengenai kebocoran data di dark web, Raki mengimbau masyarakat agar tidak panik berlebihan. Ia menjelaskan bahwa dark web merupakan bagian dari internet yang tidak terindeks dan sering kali menjadi wadah aktivitas bebas, termasuk penyebaran data yang belum terverifikasi kebenarannya.
Raki menambahkan bahwa dalam ekosistem digital modern, sistem perbankan saat ini sangat terhubung dengan berbagai pihak, mulai dari penyedia layanan teknologi hingga mitra infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, data yang beredar belum tentu berasal dari sistem inti perbankan.
“Jika data di dark web terbukti benar, kita harus meneliti sumber asalnya. Bisa jadi data tersebut berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa sistem bank yang lemah. Hanya saja, ketika isu kebocoran menyangkut perbankan, masyarakat cenderung lebih sensitif karena adanya dana nasabah yang tersimpan di sana,” jelasnya.
OJK Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan bahwa meskipun perbankan telah menerapkan sistem keamanan berlapis, nasabah tetap memegang peran krusial dalam menjaga data pribadi. Menurutnya, kejahatan perbankan masih berpotensi terjadi jika nasabah lalai dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif.
“Walaupun bank sudah patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni, risiko kejahatan tetap ada jika nasabah kurang waspada,” ungkap Friderica seperti dikutip dari Antara. Ia menambahkan, di tengah semakin canggihnya modus kejahatan siber, peningkatan literasi digital dan keuangan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Raki menekankan bahwa meningkatnya ancaman siber merupakan konsekuensi dari kompleksitas teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital, termasuk tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon atau pesan singkat dari pihak yang mengaku sebagai perwakilan bank.
“Password, PIN, dan OTP adalah data yang sangat sensitif dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Jika ada pihak yang meminta informasi ini, masyarakat harus segera waspada,” tegas Raki.
Sebagai langkah pencegahan, Raki menyarankan pentingnya membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi atau permintaan tertentu. Di era digital saat ini, sikap ekstra hati-hati sangat diperlukan. Jika merasa ragu terhadap suatu pesan atau tautan, nasabah disarankan untuk selalu berkomunikasi langsung melalui kanal resmi atau mengunjungi kantor cabang bank terdekat.
Ringkasan
Praktisi keamanan TI, Syahraki Syahrir, menyatakan bahwa sistem keamanan perbankan di Indonesia termasuk yang paling tangguh berkat regulasi ketat dan pengawasan berlapis dari berbagai lembaga berwenang. Terkait isu kebocoran data di dark web, masyarakat diimbau untuk tidak panik karena data tersebut belum tentu berasal dari sistem inti perbankan, melainkan bisa bersumber dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank.
OJK juga menekankan pentingnya peran aktif nasabah dalam menjaga data pribadi, seperti PIN dan OTP, guna mencegah kejahatan siber yang kian canggih. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk meningkatkan literasi digital, bersikap lebih waspada terhadap informasi yang tidak terverifikasi, dan selalu mengonfirmasi transaksi atau permintaan data melalui kanal resmi perbankan.