Pemerintahan Presiden B. J. Habibie dikenal sukses membawa Indonesia keluar dari jeratan krisis moneter 1998 dengan langkah krusial dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, di tengah kondisi rupiah yang kini kembali tertekan hingga menembus level Rp17.700 per dolar AS, timbul pertanyaan besar: apakah resep kebijakan era Habibie masih relevan untuk diterapkan saat ini?
Pada puncak krisis 1998, rupiah sempat terpuruk hingga hampir menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS sebelum akhirnya perlahan pulih dan stabil di kisaran Rp6.500. Kondisi saat ini menghadirkan tantangan serupa, di mana intervensi Bank Indonesia melalui kenaikan suku bunga acuan dinilai belum memberikan dorongan signifikan bagi penguatan mata uang Garuda.
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pekan ini ditutup melemah 0,28% ke posisi Rp17.717 per dolar AS. Meskipun sempat mengalami penguatan tipis ke level Rp17.600 pada Rabu (20/5) pasca-pengumuman kebijakan suku bunga BI, rupiah kembali tergelincir ke level Rp17.700 pada hari berikutnya. Sepanjang tahun ini, rupiah tercatat telah melemah sebesar 6,22%, bahkan kehilangan lebih dari 14% nilainya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober 2024.
Baca juga:
- Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
Perbedaan Karakter Krisis
Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Dwiwulan, menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan masa krisis 1998. Menurutnya, isu yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks. Saat krisis Asia 1997-1998 terjadi, pelemahan mata uang merupakan fenomena regional yang melanda baht Thailand, peso Filipina, hingga won Korea Selatan. Namun, saat ini rupiah justru melemah di saat mata uang negara berkembang lainnya cenderung menunjukkan penguatan.
Wulan berpendapat bahwa tekanan terhadap rupiah tidak bisa sekadar dikaitkan dengan faktor geopolitik global sebagaimana narasi yang sering disampaikan pemerintah dan Bank Indonesia. Terdapat persoalan struktural domestik yang membuat investor kehilangan kepercayaan untuk menyimpan aset dalam bentuk rupiah. “Resep pemulihan rupiah sekarang jauh lebih panjang dibanding era Pak Habibie,” ungkapnya dalam diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (23/5).
Pentingnya Reformasi Institusional
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti bahwa keberhasilan B. J. Habibie dalam memulihkan ekonomi didorong oleh pemulihan kepercayaan publik melalui reformasi kelembagaan dan demokratisasi. Ia menilai krisis 1998 bukan semata krisis ekonomi, melainkan krisis kepercayaan.
Langkah-langkah strategis yang diambil Habibie meliputi reformasi politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, serta percepatan pemilu. Selain itu, Habibie melakukan perombakan besar di sektor keuangan dengan pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penggabungan bank menjadi Bank Mandiri, hingga penguatan independensi Bank Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999. Reformasi tersebut menjadi fondasi utama bagi stabilitas pemerintahan selanjutnya.
Fokus pada Perbaikan Struktural
Tekanan terhadap rupiah saat ini mencerminkan persoalan struktural, terutama pada neraca pembayaran. Indonesia secara konsisten mengalami defisit pada neraca transaksi berjalan dan sangat bergantung pada surplus transaksi modal. Namun, saat ini arus modal tersebut mulai melemah. Wulan mencatat adanya ketidaksesuaian antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi jangka panjang untuk pembangunan.
Ketergantungan pada pembiayaan luar negeri serta pertumbuhan ekonomi yang masih ditopang faktor musiman, seperti belanja pemerintah, turut menambah keraguan investor. Hal ini membuat kesinambungan ekonomi Indonesia di masa depan menjadi tantangan tersendiri.
Tantangan Kebijakan Bank Indonesia
Di sisi lain, langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% serta intervensi pasar valuta asing dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Kenaikan suku bunga justru berisiko meningkatkan biaya modal bagi pelaku usaha di tengah pelemahan permintaan, sementara intervensi valas yang berlebihan berpotensi memicu inflasi melalui peningkatan jumlah uang beredar.
Wulan menyimpulkan bahwa solusi utama harus berfokus pada pembenahan kondisi domestik. Reformasi kelembagaan Bank Indonesia diperlukan untuk mengembalikan independensi bank sentral tersebut. Ia menyoroti kebijakan burden sharing yang berlanjut pasca-pandemi dan masuknya kepentingan politik ke dalam Dewan Gubernur sebagai sinyal perlunya pembenahan institusional yang lebih serius agar kepercayaan pasar dapat kembali pulih.
Ringkasan
Nilai tukar rupiah saat ini menghadapi tekanan berat hingga menembus level Rp17.700 per dolar AS, memicu perdebatan apakah resep kebijakan ekonomi era B. J. Habibie tahun 1998 masih relevan untuk diterapkan. Berbeda dengan krisis 1998 yang bersifat regional, pelemahan rupiah saat ini lebih dipicu oleh masalah struktural domestik dan penurunan kepercayaan investor. Para ekonom menilai bahwa intervensi melalui kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia belum menyentuh akar permasalahan ekonomi yang lebih kompleks.
Keberhasilan B. J. Habibie dalam memulihkan ekonomi di masa lalu didorong oleh reformasi kelembagaan, demokratisasi, dan perombakan sektor perbankan yang mampu memulihkan kepercayaan publik. Saat ini, solusi yang dibutuhkan mencakup pembenahan neraca pembayaran, pengurangan ketergantungan pada pembiayaan asing, serta penguatan kembali independensi lembaga negara. Pembenahan struktural yang serius dianggap sebagai kunci utama untuk mengembalikan stabilitas mata uang dan kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.