Lebih dari 100 orang, yang mayoritas merupakan generasi Z, memadati sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/5) malam. Mereka berkumpul untuk menyaksikan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang menyoroti isu krusial terkait proyek pembangunan di Papua Selatan.
Film berdurasi 95 menit karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini menyajikan potret pembukaan hutan adat demi proyek bioetanol dan ketahanan pangan skala besar. Dokumenter ini secara gamblang menggambarkan dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat adat setempat, termasuk suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate, mereka kehilangan tanah leluhur serta ruang hidup yang selama ini menjadi sandaran hidup.
Setelah pemutaran film, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam. Kreator konten, Virdinda, yang hadir sebagai penanggap, menegaskan bahwa Pesta Babi lebih dari sekadar karya visual. Ia memandangnya sebagai cerminan ketidakadilan kekuasaan yang merampas hak-hak masyarakat Papua.
Baca juga:
- FTSE Coret Saham DSSA, DAAZ, HILL dan MLIA dari Indeks Global, Apa Alasannya?
- Net Sell Asing Mereda saat IHSG Turun 8,3% Sepekan, BMRI, BBCA dan BUMI Diborong
- Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
“Ada narasi yang terbangun bahwa penggusuran dianggap rasional, sementara penolakan masyarakat adat dianggap sebagai pembangkangan. Mereka bahkan kerap dicap primitif, seolah-olah menolak pembangunan berarti tidak memiliki masa depan,” jelas Virdinda.
Pandangan serupa datang dari Jerry (24), seorang mahasiswa asal Papua Pegunungan. Menurutnya, film tersebut berhasil menangkap realitas pahit yang sedang terjadi di tanah kelahirannya. Ia berharap pemerintah tidak sekadar mengeruk kekayaan alam Papua, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan sumber daya manusia dan masyarakat lokal.
“Hutan adat kami diambil secara paksa tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu,” ujar Jerry kepada Katadata.co.id.
Di sisi lain, narasi mengenai proyek pembangunan ini telah ditanggapi oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menepis anggapan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern. Ia menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia.
“Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI,” ungkap Yusril pada Kamis (14/5) sebagaimana dikutip dari Antara.
Ringkasan
Lebih dari 100 orang, mayoritas generasi Z, menghadiri acara nonton bareng dan diskusi film dokumenter berjudul Pesta Babi di PMKRI, Jakarta Pusat. Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini menyoroti dampak proyek strategis nasional, seperti perkebunan tebu dan food estate, terhadap hilangnya ruang hidup serta tanah adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu di Papua Selatan.
Dalam diskusi tersebut, para penanggap dan mahasiswa asal Papua mengkritik narasi pembangunan yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, pemerintah melalui Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembukaan lahan di Papua merupakan bagian dari pembangunan nasional yang integral dan telah dilakukan pula di wilayah Indonesia lainnya.