Industri stainless steel atau baja tahan karat kini dipandang memiliki peluang besar untuk menerapkan konsep ekonomi sirkular. Potensi ini tidak hanya menjadikan industri tersebut lebih berkelanjutan, tetapi juga mampu meredam aktivitas penambangan nikel secara terus-menerus untuk memproduksi material baru.
Chief Representative Walsin Lihwa di Indonesia, C. S. Hsia, menjelaskan bahwa karakteristik utama dari produk stainless steel adalah kemampuannya untuk didaur ulang menjadi produk serupa maupun varian lainnya. Sebagai informasi, Walsin Lihwa merupakan grup perusahaan besar yang bergerak di sektor kawat, kabel, baja tahan karat, serta investasi di bidang teknologi.
“Idealnya, mendaur ulang nikel dalam baja tahan karat adalah untuk mengolahnya kembali menjadi produk yang sejenis. Jika dipaksakan untuk memurnikannya hingga mencapai standar nikel untuk baterai, proses tersebut akan menjadi sangat boros energi,” ungkap Hsia dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.
Senada dengan hal tersebut, Associate Principal Energy Shift Institute (ESI), Ahmad Zuhdi D. Kusuma, menekankan bahwa siklus ekonomi sirkular ini hanya dapat terbentuk apabila industrialisasi nikel di dalam negeri sudah terbangun dengan matang. Menurutnya, jika pengembangan industri dikontrol dengan ketat sejak tahap penambangan, Indonesia pada akhirnya tidak akan lagi bergantung sepenuhnya pada pencarian feedstock atau bahan baku nikel baru.
Namun, realitas saat ini menunjukkan tantangan besar bagi sektor hilirisasi. Industri nikel di Tanah Air sejauh ini baru mampu menghasilkan produk setengah jadi. Ironisnya, mayoritas produk tersebut justru diekspor ke luar negeri untuk diproses menjadi barang jadi. Padahal, sekitar enam dari sepuluh ton nikel yang beredar di rantai pasok global berasal dari Indonesia.
“Saat ini, kita lebih banyak mengekspor baja tahan karat, namun kemudian mengimpornya kembali dalam bentuk produk akhir seperti peralatan dapur, keran, dan perlengkapan logam lainnya,” ujar Zuhdi. Masalah yang sama juga ditemukan pada berbagai produk mineral lainnya yang diproduksi di dalam negeri.
Berdasarkan laporan terbaru dari ESI yang berjudul ‘Dominance without Depth: The Smelting Superpower that Imports its own Metal’, terungkap bahwa struktur industri hilirisasi nikel Indonesia masih sangat terkonsentrasi di level hulu, seperti aktivitas peleburan (smelting) dan produksi baja dasar. Saat ini, fasilitas pemrosesan domestik mayoritas terhenti pada tahap produksi lempengan baja saja.
Padahal, potensi ekonomi dari industri lanjutan jauh lebih masif. Perhitungan ESI menunjukkan bahwa investasi senilai US$1,5 miliar di satu fasilitas smelter biasanya hanya menyerap sekitar 3.000 hingga 5.000 pekerja. Sebagai perbandingan, jika investasi dengan nilai yang sama dialirkan ke sektor manufaktur tahap lanjut, potensi penyerapan tenaga kerja bisa melonjak hingga 15.000 sampai 20.000 orang.
Untuk mendorong hilirisasi nikel hingga menjadi produk akhir stainless steel, ESI merekomendasikan beberapa kebijakan strategis kepada pemerintah. Pertama, perlu adanya restrukturisasi insentif fiskal agar lebih menyasar industri manufaktur tingkat lanjut. Kedua, mengubah kawasan industri menjadi pusat pengembangan rantai pasok domestik yang melibatkan UMKM. Terakhir, pemerintah didorong untuk membangun perusahaan nasional serta memperkuat ekosistem riset demi mendukung transfer teknologi dan inovasi di dalam negeri.
Ringkasan
Industri stainless steel memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi sirkular karena materialnya dapat didaur ulang guna mengurangi ketergantungan pada penambangan nikel baru. Namun, siklus ini hanya dapat terbentuk secara optimal jika industrialisasi nikel di dalam negeri sudah terbangun dengan matang dan terintegrasi. Saat ini, sektor hilirisasi Indonesia masih terbatas pada produk setengah jadi yang mayoritas diekspor ke luar negeri.
Struktur industri yang terkonsentrasi di level hulu mengakibatkan penyerapan tenaga kerja belum maksimal dibandingkan sektor manufaktur tahap lanjut. Guna mendorong kemajuan, pemerintah direkomendasikan untuk melakukan restrukturisasi insentif fiskal dan memperkuat rantai pasok domestik yang melibatkan UMKM. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengubah posisi Indonesia dari pengekspor bahan dasar menjadi produsen barang jadi yang bernilai tambah tinggi.