Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6), Presiden menekankan bahwa orientasi utama pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan statistik.
Menurut Presiden, ekonomi Pancasila harus berlandaskan pada nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bertanggung jawab demi keberlangsungan masa depan bangsa. Pembangunan ekonomi, kata Prabowo, harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi bagi keluarga prasejahtera hingga kemudahan akses pupuk bagi petani.
Kedaulatan Ekonomi dan Hilirisasi
Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan yang terjadi selama ini, di mana harga komoditas dan kekayaan alam Indonesia sering kali ditentukan oleh pihak asing. Hal ini menyebabkan keuntungan pengelolaan SDA tidak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat di dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kini menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” ujar Prabowo. Kebijakan ini diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih ketat serta percepatan investasi di sektor hilirisasi untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi domestik.
Rakyat sebagai Pelaku Utama
Mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, Presiden menekankan bahwa koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Prabowo menegaskan bahwa rakyat harus diposisikan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek. Pemerataan hasil pembangunan akan diupayakan melalui strategi penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan program makan bergizi gratis (MBG).
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola guna mencegah kebocoran kekayaan negara yang selama ini kerap mengalir ke luar negeri. Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama kabinet.
Baca juga:
- Perkuat Tata Kelola, Telkomsel Tunjuk Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris
- AS dan Iran Kembali Saling Serang di Tengah Upaya Damai
- Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kemlu
Kehadiran Tokoh Nasional
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini berlangsung khidmat dengan Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono. Kehadiran sejumlah tokoh bangsa turut memberikan makna mendalam pada peringatan tahun ini. Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampak hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Segenap menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, serta jajaran tamu undangan lainnya turut mengikuti jalannya upacara dengan penuh penghormatan terhadap ideologi bangsa.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi Pancasila harus menjadi landasan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Untuk memastikan keuntungan kekayaan alam dinikmati di dalam negeri, pemerintah kini menetapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu serta mempercepat hilirisasi guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memposisikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan dengan mengedepankan koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Strategi ini akan diwujudkan melalui penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan perbaikan tata kelola untuk mencegah kebocoran kekayaan negara, serta memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan demi kemajuan bangsa.