Mendagri Larang Flexing Pejabat Daerah: Publik Resah!

Menanggapi kondisi ekonomi dan sosial terkini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penting kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Ia meminta agar kegiatan-kegiatan seremonial ditunda sementara waktu. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan Presiden Joko Widodo.

Selain penundaan kegiatan seremonial, Tito juga menekankan pentingnya menghindari aksi flexing atau pamer kemewahan, baik oleh kepala daerah maupun keluarga mereka. Seluruh acara pribadi pun diimbau untuk dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan. “Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan,” tegas Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9), seperti dikutip dari Antara.

Keputusan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya kepekaan sosial di tengah kondisi masyarakat saat ini. Mantan Kapolri ini mengingatkan agar pejabat publik menghindari kegiatan yang boros dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat. Presiden Joko Widodo sendiri, lanjut Tito, tengah gencar melakukan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah daerah harus sejalan dengan upaya tersebut.

Lebih lanjut, Tito juga meminta agar kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menunda perjalanan dinas ke luar negeri. Fokus utama saat ini, menurutnya, adalah penanganan situasi di daerah masing-masing. “Kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” tegasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kestabilan dan penanganan masalah di tingkat daerah secara efektif.

Instruksi ini bertujuan untuk mencegah potensi kritik publik di media sosial. Tito berharap agar tidak ada lagi pemberitaan yang kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi contoh dalam hidup sederhana dan berhemat.

Ringkasan

Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menunda kegiatan seremonial dan menghindari aksi flexing atau pamer kemewahan, baik di kegiatan resmi maupun pribadi. Hal ini sebagai bentuk empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepala daerah dan DPRD juga diminta ditunda, demi fokus pada penanganan situasi di daerah masing-masing. Instruksi ini bertujuan untuk mencegah kontroversi dan menjaga citra positif pemerintah di tengah tantangan ekonomi dan sosial saat ini, serta mendorong hidup sederhana dan hemat.

Tinggalkan komentar