Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada rencana penambahan anggaran negara meskipun beberapa lembaga baru telah dibentuk. Beliau menjelaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut, untuk saat ini, tidak memerlukan dana operasional yang signifikan. “Tidak, saya pikir sudah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada,” tegas Purbaya dalam konferensi pers seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9).
Pernyataan tersebut menanggapi pembentukan beberapa badan baru oleh Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan Kementerian Haji dan Umrah. Purbaya menekankan bahwa pembentukan lembaga-lembaga ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara besar-besaran. Ia menyebut kebutuhan dana terkendali dan tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berarti. “Tambahannya tidak terlalu besar,” tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto telah melantik sejumlah pejabat penting untuk memimpin lembaga-lembaga tersebut. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), dilantik sebagai Kepala Badan Industri Mineral pada Senin (25/8) di Istana Merdeka. Badan ini akan fokus pada pengelolaan mineral radioaktif dan logam tanah jarang (rare earth), yang akan dimanfaatkan terutama untuk industri pertahanan dan militer.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Didit Herdiawan Ashaf, ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Tugasnya meliputi pengawasan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang Pantura, membentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Terakhir, Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah pada Senin (8/9) di Istana Merdeka. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang meningkatkan status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.</ Kenaikan status ini otomatis mengangkat Gus Irfan dan Dahnil Anzar dari posisi pimpinan lembaga menjadi menteri dan wakil menteri.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembentukan beberapa lembaga baru seperti Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dan Kementerian Haji dan Umrah tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan. Beliau menegaskan bahwa kebutuhan dana operasional lembaga-lembaga tersebut telah diakomodasi dalam anggaran yang ada dan tidak akan menimbulkan tekanan fiskal yang berarti.
Pembentukan lembaga-lembaga tersebut telah disertai dengan penunjukan sejumlah pejabat penting. Brian Yuliarto memimpin Badan Industri Mineral, Didit Herdiawan Ashaf memimpin Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, dan Mochamad Irfan Yusuf serta Dahnil Anzar Simanjuntak memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Purbaya menekankan bahwa tambahan anggaran yang dibutuhkan relatif kecil.