Babaumma – JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan gebrakan di awal masa jabatannya, belum genap seminggu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dilantik pada Senin (8/9/2025), Purbaya dengan cepat melaporkan langkah pertamanya kepada Presiden Prabowo Subianto: keberadaan dana pemerintah yang mencapai lebih dari Rp400 triliun yang mengendap di Bank Indonesia (BI).
Langkah strategis yang diambil Purbaya adalah menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk disalurkan ke perbankan. Tujuannya, meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Rabu (10/9/2025), Purbaya menjelaskan, “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi.”
: Bunga Penempatan Rp200 Triliun Purbaya Lebih Mahal dari Dana Kopdes Sri Mulyani
Konkretnya, pada Jumat (12/9/2025), Purbaya menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025. KMK tersebut mengatur penempatan Rp200 triliun dana pemerintah ke lima bank Himbara: Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun). Purbaya optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang tengah melambat pada kuartal III/2025, dan memulihkannya pada kuartal IV/2025. “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” tegas Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
: Purbaya Banderol Bunga 4% ke Himbara Penerima Dana Rp200 Triliun
Tidak berhenti sampai di situ, Purbaya juga berencana merevisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disusun oleh pendahulunya. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD). Sri Mulyani sebelumnya telah merencanakan penurunan anggaran TKD sebesar 24,8%, dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Namun, Purbaya menyadari banyak daerah menolak pemangkasan ini, yang bahkan berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di beberapa daerah.
Dalam keynote speech-nya pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta (Kamis, 11/9/2025), Purbaya menyatakan, “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah.” Meskipun belum menetapkan angka pasti, ia memastikan akan ada peningkatan anggaran TKD. Rincian kenaikan tersebut akan diumumkan setelah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Purbaya juga mengakui kemungkinan revisi postur RAPBN 2026, termasuk target defisit anggaran yang semula diproyeksikan sebesar 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan, angka tersebut masih bisa berubah.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah cepat menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut ditempatkan di lima bank Himbara dengan bunga 4%, diharapkan dapat memperbaiki perekonomian pada kuartal IV 2025.
Purbaya juga berencana merevisi RAPBN 2026, terutama terkait peningkatan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang sebelumnya direncanakan turun. Rencana revisi ini merespon penolakan daerah terhadap pemangkasan anggaran TKD dan kemungkinan revisi target defisit anggaran. Angka pasti kenaikan TKD dan revisi RAPBN akan diumumkan setelah disetujui DPR.