Prabowo di PBB: Wajib Bicara Kemerdekaan Palestina?

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-78 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Kehadirannya di forum internasional bergengsi ini, yang dijadwalkan setelah pidato Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, diharapkan akan memperkuat citra dan reputasi Indonesia di mata dunia.

Keteguhan Presiden Prabowo dalam menghadiri sidang PBB, khususnya dengan rencana penyampaian dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dinilai sebagai langkah strategis. Khairul Fahmi, pakar Politik Pertahanan dan Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menekankan pentingnya konsistensi moral suatu negara dalam membangun kepercayaan internasional. “Negara yang memiliki keteguhan moral dianggap sebagai negara profesional dan dapat dipercaya,” ujarnya. Fahmi berharap pidato Prabowo akan mencakup sikap tegas Indonesia terhadap konflik bersenjata di Jalur Gaza, menganggapnya sebagai prinsip yang dapat memperkuat soft power Indonesia dan membuka peluang kerja sama ekonomi dan keamanan. Menurutnya, dukungan terhadap Palestina telah menjadi bagian integral dari identitas Indonesia di dunia internasional, dan momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan kerja sama bilateral dan multilateral. “Membela Palestina menyangkut komitmen dan reputasi negara,” tegas Fahmi kepada Katadata.co.id pada Kamis (18/9).

Posisi Indonesia di Tengah Isu Global

Pidato Presiden Prabowo juga dipandang sebagai kesempatan strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara netral dan berpengaruh di kancah global. Agung Baskoro, Direktur Trias Politika, menyatakan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam isu global, termasuk upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, tanpa terikat pada kekuatan besar tertentu. Ia menambahkan bahwa pidato tersebut seharusnya mampu mengokohkan daya tawar Indonesia sebagai negara yang mampu memainkan peran kunci dalam diplomasi internasional.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Hariyat, memastikan bahwa pidato Prabowo akan menyinggung dinamika global terkini, termasuk sikap terhadap serangan ke Qatar dan isu Palestina yang selalu menjadi prioritas diplomasi Indonesia. “Pasti juga isu Palestina akan di bawa,” kata Tri Hariyat dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu pada Kamis (11/9). Selain itu, Indonesia juga akan mendorong reformasi PBB yang lebih adil dan memperkuat peran negara-negara berkembang. “Perlunya reformasi sistem multilateral, tentu juga dorongan peran yang lebih penting bagi negara-negara global south,” tambahnya.

Sidang Majelis Umum PBB memberikan platform bagi para pemimpin negara anggota untuk menyampaikan sikap resmi negara masing-masing di forum dunia. Dari 193 negara anggota PBB, diperkirakan 145 negara akan hadir, terdiri dari 137 kepala negara/pemerintahan, 5 wakil presiden, dan 3 wakil perdana menteri. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah menjelang pelaksanaan sidang.

Baca juga:

• Kemenkeu dan DPR Sepakat Anggaran Daerah 2026 Naik Jadi Rp 692,99 Triliun
• Kemenkeu Masih Kaji Tarif Cukai Rokok 2026, Apakah Akan Naik?
• Prabowo Ubah Program Kerja 2025, Ada Kenaikan Gaji ASN hingga Pejabat