Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan permasalahan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa. Beliau juga memperingatkan agar hambatan dalam pelaksanaan program esensial ini tidak dipolitisasi, demi kelangsungan manfaatnya bagi masyarakat.
Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9), menanggapi sorotan media terkait maraknya kasus keracunan MBG. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memantau serius perkembangan kasus ini bahkan saat dirinya masih berada di luar negeri, menunjukkan perhatian penuh terhadap isu krusial ini.
Menanggapi situasi yang mengkhawatirkan, Presiden Prabowo menyatakan akan segera memanggil para pejabat terkait, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), untuk membahas langkah-langkah penanganan. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kelanjutan program Makan Bergizi Gratis ini karena dirancang khusus untuk anak-anak kurang mampu, bahkan mengingatkan masih ada anak-anak yang hanya bisa makan nasi dengan garam.
“Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” tambah Prabowo, menegaskan tekadnya untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul demi keberhasilan program.
Data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan skala permasalahan yang tidak bisa diremehkan. Sebanyak 5.914 penerima manfaat MBG, yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, dilaporkan mengalami keracunan. Kasus-kasus ini tersebar di 70 lokasi berbeda dalam periode Januari hingga 25 September.
Dari total kasus tersebut, BGN mengidentifikasi tiga wilayah terdampak, dengan Wilayah II atau Jawa mencatat angka tertinggi, yakni 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. Angka ini menjadi sorotan utama mengingat besarnya jumlah korban di wilayah tersebut.
Menyikapi insiden keracunan ini, BGN mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Sertifikat ini merupakan jaminan penting akan standar kebersihan dan keamanan pangan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menegaskan batas waktu ketat. “Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” katanya.
Dengan langkah-langkah proaktif dari pemerintah dan Badan Gizi Nasional, diharapkan masalah keracunan MBG ini dapat segera teratasi. Presiden Prabowo menegaskan kembali tekadnya untuk memastikan bahwa program mulia ini dapat berjalan lancar dan aman demi masa depan anak-anak bangsa.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menuntaskan masalah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengingatkan agar masalah ini tidak dipolitisasi. Ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas langkah penanganan, mengingat program ini penting bagi anak-anak kurang mampu. Prabowo menekankan pentingnya mengatasi hambatan demi kelangsungan program.
Data BGN mencatat 5.914 penerima manfaat MBG, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, mengalami keracunan di 70 lokasi. BGN mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan dalam waktu satu bulan, sebagai jaminan standar kebersihan dan keamanan pangan.