Polemik angka subsidi LPG 3 kg kembali mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan nada santai namun tegas, Bahlil menyebut kemungkinan adanya kekeliruan data di pihak Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memaparkan secara rinci bahwa harga pokok LPG 3 kg sebenarnya mencapai Rp 42.750 per tabung. Namun, produk tersebut dijual ke masyarakat dengan harga jauh lebih rendah, yakni Rp 12.750 per tabung. Ini berarti, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000, atau setara 70% dari harga asli. Purbaya juga mengungkap bahwa alokasi subsidi LPG 3 kg ini menguras anggaran negara hingga Rp 80,2 triliun dari APBN 2024, yang disalurkan kepada 41,5 juta pelanggan.
Menanggapi detail tersebut, Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan di kantor BPH Migas, Kamis (2/10), melontarkan komentar, “Itu mungkin Menkeu salah baca data. Biasalah, mungkin masih butuh penyesuaian.” Ia menambahkan bahwa dirinya telah sering membahas isu LPG 3 kg ini. “Mungkin Menkeu (Purbaya) belum diberi masukan (informasi) oleh dirjen atau timnya,” imbuh Bahlil, mengisyaratkan adanya perbedaan informasi di level kementerian.
Lebih lanjut, Menteri ESDM tersebut menjelaskan bahwa terkait skema subsidi LPG 3 kg, Kementerian ESDM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sedang dalam tahap pematangan proses agar distribusi elpiji dapat menggunakan sistem satu data terpadu. Selain itu, pemerintah juga tengah merumuskan berbagai aturan pendukung untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg lebih efektif dan efisien.
Bahlil juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih komprehensif terhadap subsidi elpiji. Menurutnya, dengan nilai subsidi yang sangat besar, berkisar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun, pengawasan LPG 3 kg idealnya dilakukan oleh badan atau instansi yang memiliki otoritas lebih luas. Saat ini, pengawasan hanya terfokus pada Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. “Subsidi ini harus kami jaminkan dan pastikan tepat sasaran,” tegasnya. Pembahasan intensif masih dilakukan untuk menentukan institusi yang paling tepat, apakah melalui BPH Migas atau pembentukan badan ad hoc khusus.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memang telah menegaskan bahwa selisih harga jual LPG 3 kg sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa ini merupakan bagian dari delapan jenis barang, baik energi maupun non-energi, yang harga jualnya sebagian ditanggung oleh negara. “Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Purbaya, seperti dikutip dari Antara, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperbaiki mekanisme subsidi.
Ringkasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait data harga LPG 3 kg, menyebutkan kemungkinan adanya kesalahan pembacaan data. Bahlil mengindikasikan perbedaan informasi di level kementerian terkait subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 80,2 triliun dari APBN 2024.
Kementerian ESDM bersama BPS sedang mematangkan sistem satu data terpadu untuk distribusi elpiji, serta merumuskan aturan pendukung untuk efisiensi penyaluran. Bahlil juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih komprehensif terhadap subsidi elpiji, mengingat nilai yang besar, dan idealnya dilakukan oleh badan dengan otoritas lebih luas untuk memastikan ketepatan sasaran.