Isu perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto semakin menguat, dengan desas-desus yang menyebutkan akan terjadi dalam waktu dekat. Para pengamat politik dan komunikasi publik menilai bahwa saat ini adalah momen krusial bagi Presiden untuk melakukan evaluasi kinerja para pembantunya demi memastikan efektivitas pemerintahan.
Hendri Satrio, seorang pengamat komunikasi publik sekaligus pendiri KedaiKOPI, menegaskan pentingnya evaluasi kinerja ini. Menurutnya, publik akan selalu mengaitkan dan mengingat kinerja seluruh jajaran menteri dengan kepemimpinan Presiden secara langsung. “Sangat wajar jika Pak Prabowo mengevaluasi semua aspek pemerintahan,” ujar Hendri kepada Katadata.co.id pada Senin (27/4), menekankan legitimasi penuh Presiden dalam langkah tersebut.
Hendri lebih lanjut menyoroti bahwa urgensi evaluasi kinerja kabinet ini semakin terasa mengingat tantangan ekonomi yang cukup berat tengah dihadapi negara. Selain sektor ekonomi, ia juga memprediksi bahwa area hukum dan komunikasi menjadi pos-pos penting yang kemungkinan besar akan menjadi sasaran perombakan. “Isu krusial yang perlu ditangani saat ini adalah ekonomi, hukum, dan komunikasi. Tiga sektor inilah yang berpotensi besar mengalami perubahan,” tambahnya.
Meskipun demikian, Hendri menekankan bahwa keputusan final mengenai skala reshuffle kabinet, apakah akan besar atau kecil, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan saran strategis agar Presiden mempertimbangkan untuk tidak menambah jumlah menteri dalam kabinetnya. “Apabila Presiden ingin mengevaluasi seluruh jajaran, itu adalah hak penuhnya, bahkan jika ingin mengurangi jumlah menteri sekalipun. Namun, jika ada niat untuk memperbesar jumlah kabinet, sebaiknya hal tersebut dihindari,” tegas Hendri.
Informasi yang diperoleh Katadata dari berbagai sumber terpercaya dan pejabat pada akhir pekan ini semakin menguatkan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto memang akan segera melaksanakan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Jika jadwal tidak berubah, proses reshuffle ini direncanakan akan dimulai pada hari Senin dan dilakukan secara bertahap. Lingkup perombakan diprediksi akan meliputi berbagai posisi penting, mulai dari kepala badan, menteri-menteri, hingga posisi strategis menteri koordinator.
Menurut salah satu sumber internal, fase awal dari reshuffle ini akan berfokus pada posisi kepala badan, dengan pengumuman yang kemungkinan besar akan dilakukan pada Senin. Katadata memperoleh data bahwa beberapa pos kepala badan yang akan mengalami pergantian adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dan Kepala Badan Karantina Nasional. Secara spesifik, Muhammad Qodari, yang saat ini menjabat Kepala KSP, dikabarkan akan mengemban tugas baru sebagai Juru Bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.
Sementara itu, posisi Kepala KSP yang ditinggalkan Qodari akan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang saat ini dikenal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Tak hanya itu, jabatan Kepala Badan Karantina Nasional juga akan mengalami pergantian, dengan penunjukan Abdul Kadir Karding, politisi senior dari PKB yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.
Selain nama-nama tersebut, Hasan Nasbi, mantan Kepala PCO (President Communication Office), juga disebut-sebut akan menduduki posisi baru yang strategis sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, menandakan fokus Presiden pada penguatan sektor komunikasi.
Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Hasan Nasbi memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut. “Saya belum bisa mengonfirmasi apa pun. Mari kita tunggu saja pengumuman resmi dari pihak Istana,” ungkapnya kepada Katadata pada Minggu (26/4). Upaya Katadata untuk mendapatkan konfirmasi dari Kepala KSP Muhammad Qodari juga belum membuahkan hasil, karena hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.