Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk segera mengakselerasi penyerapan anggaran belanja. Imbauan ini menjadi krusial mengingat hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun, atau sekitar 55 persen dari total pagu anggaran yang telah disesuaikan menjadi Rp1.481,7 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam sebuah media briefing di Jakarta pada Jumat (3/10/2025), menegaskan bahwa masih ada “pekerjaan rumah” besar yang harus diselesaikan. “Kita masih punya PR, karena sekarang ini baru awal Oktober. Jadi, kita masih punya waktu,” ujarnya, sembari menjelaskan bahwa berdasarkan siklus anggaran, sekitar 38 persen dari total anggaran secara historis dibelanjakan pada tiga bulan terakhir tahun fiskal.
Penyerapan belanja negara tahun ini menunjukkan laju yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pagu anggaran belanja K/L memang mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya tercatat Rp1.275,6 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp1.481,7 triliun untuk mengakomodasi berbagai program prioritas pemerintah. Namun, dengan realisasi 55 persen dari pagu yang lebih tinggi, pencapaian ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada September tahun lalu yang mencapai Rp803,35 triliun, atau sekitar 73,65 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp1.090,83 triliun. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi anggaran meningkat, kecepatan penyerapan justru melambat.
Prima merinci bahwa berdasarkan jenis belanja pemerintah pusat, realisasi terbesar sejauh ini berasal dari belanja pegawai, yang meskipun demikian baru mencapai 7 persen dari alokasinya. Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan realisasi 72 persen. Namun, belanja barang dan belanja modal masih tertinggal, masing-masing baru mencapai sekitar 45 persen. Ia kembali menekankan bahwa pola penyerapan anggaran K/L secara umum memang cenderung melonjak tajam pada kuartal terakhir setiap tahunnya, dengan sekitar 38 persen dari total anggaran yang dibelanjakan pada bulan Oktober, November, dan Desember.
Meski menghadapi tantangan ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap optimistis belanja negara akan terserap penuh. Prima menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat pencairan anggaran adalah pembentukan sejumlah kementerian/lembaga baru pada tahun 2025. K/L-K/L ini membutuhkan waktu untuk menyusun struktur organisasi, merencanakan anggaran, dan baru bisa memulai aktivitas setelah semua proses administrasi awal rampung. “Jika melihat angka saat ini, penyerapan belanja K/L telah mencapai 55 persen. Saya rasa ini merupakan capaian yang membuat kami cukup optimistis,” ungkapnya.
Untuk memastikan target tercapai, Kementerian Keuangan terus memantau dan mengevaluasi laju penyerapan anggaran di seluruh K/L. Bahkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara proaktif telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa K/L untuk menganalisis akar masalah di balik lambatnya penyerapan. Prima menambahkan, “Pak Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan dengan beberapa K/L. Meskipun belum mencakup semuanya, upaya ini akan terus berlanjut. Tentunya, proses di tingkat teknis juga tetap berjalan.”
Selain faktor internal, dinamika global, termasuk kondisi geopolitik yang bergejolak, juga turut memengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Kemenkeu melakukan koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dengan kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun teknis di daerah. Di tingkat teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki jaringan luas dengan 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. KPPN inilah yang memegang peran vital dalam proses verifikasi dan penyaluran anggaran.
Dengan seluruh upaya koordinasi dan evaluasi yang dilakukan, serta mengingat pola peningkatan penyerapan di akhir tahun, Prima menyatakan optimisme tinggi bahwa target penyerapan anggaran K/L untuk tahun 2025 akan dapat tercapai sesuai harapan.
Ringkasan
Kementerian Keuangan mendesak percepatan penyerapan anggaran belanja K/L karena hingga awal Oktober 2025, realisasi baru mencapai 55% dari pagu yang disesuaikan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah pembentukan K/L baru yang memerlukan waktu untuk penyesuaian administrasi.
Kemenkeu terus memantau dan mengevaluasi penyerapan anggaran, bahkan Menteri Keuangan turun langsung menganalisis masalah. Kemenkeu optimistis target penyerapan akan tercapai mengingat pola peningkatan di akhir tahun. Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kemenkeu dengan K/L di berbagai tingkatan.