Mikroplastik di Air Hujan Jakarta: DKI Tingkatkan Pengendalian Limbah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengambil langkah strategis dengan memperkuat program komprehensif pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir. Inisiatif ini juga mencakup pemantauan terpadu terhadap kualitas udara dan air hujan di seluruh wilayah Ibu Kota.

Langkah sigap ini merupakan respons konkret DLH DKI Jakarta terhadap hasil penelitian mengejutkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengidentifikasi adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Temuan ini menjadi penanda serius akan tantangan lingkungan yang dihadapi Ibu Kota.

“Kami memandang temuan BRIN ini sebagai alarm lingkungan yang mendesak, memerlukan respons cepat dan kolaboratif dari berbagai pihak. Realitasnya, polusi plastik kini bukan lagi sekadar ancaman bagi laut atau sungai, melainkan telah merambah hingga ke langit Jakarta,” tegas Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dalam sebuah keterangan resmi.

Menurut Asep, Pemprov DKI Jakarta telah lama berkomitmen dalam upaya menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Komitmen ini diwujudkan melalui sejumlah kebijakan yang telah berjalan, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target ambisius 30% pengurangan sampah langsung dari sumbernya.

Secara paralel, Pemprov DKI Jakarta juga aktif dalam memperluas jangkauan bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta menggalakkan inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini bertujuan vital agar limbah plastik tidak lagi mencemari lingkungan terbuka dan merusak ekosistem.

“Upaya fundamental dalam pengurangan plastik harus dimulai dari sumbernya, meliputi rumah tangga, sektor industri, hingga jasa. Setiap individu dan entitas memiliki peran krusial dalam mewujudkan tujuan ini,” tambah Asep, menekankan pentingnya partisipasi kolektif.

Pantau Mikroplastik Lewat Platform JEDI

Menanggapi temuan mikroplastik, DLH DKI Jakarta kini intens berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas cakupan pemantauan mikroplastik dalam udara dan air hujan. Pemantauan ini akan diintegrasikan ke dalam sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), sebuah platform mutakhir yang berbasis data untuk pengawasan kualitas lingkungan. Diharapkan, data akurat dari pengukuran ini akan menjadi landasan kuat bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan polusi plastik di udara Jakarta.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan meluncurkan dan memperkuat kampanye publik bertajuk “Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi”. Kampanye edukatif ini dirancang untuk secara aktif mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membiasakan diri memilah sampah, dan menghindari pembakaran limbah secara sembarangan yang dapat memperparah polusi udara.

“Langit Jakarta saat ini tengah memberikan peringatan keras kepada kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola bumi. Oleh karena itu, perubahan perilaku adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ujar Asep, menyerukan kesadaran kolektif.

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta mengundang dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan untuk berkolaborasi secara nyata dalam memperkuat aksi pengurangan plastik dan mendorong inovasi daur ulang. Inisiatif ini membuka pintu bagi partisipasi luas dari berbagai sektor demi keberlanjutan lingkungan.

“Kami sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi, baik dalam riset, pengembangan teknologi filtrasi inovatif, hingga penciptaan produk-produk ramah lingkungan. Upaya menjaga langit Jakarta tetap bersih dari mikroplastik adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama,” tutur Asep, menegaskan komitmen Pemprov DKI terhadap sinergi.

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta senantiasa responsif dan adaptif terhadap berbagai hasil riset yang menyoroti isu kualitas lingkungan, termasuk kondisi air, udara, dan tanah. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menangani masalah lingkungan.

Firdaus Ali juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara proaktif mengendalikan penggunaan plastik berkualitas rendah. Plastik jenis ini, yang umumnya dihasilkan dari proses daur ulang sederhana, banyak digunakan oleh masyarakat luas, mulai dari pasar tradisional, warung kelontong, hingga pedagang kaki lima.

“Plastik jenis ini memang memiliki sifat mudah terurai, yang sekilas mungkin tampak baik bagi lingkungan. Namun, ironisnya, karakteristik inilah yang justru berkontribusi besar terhadap peningkatan akumulasi mikroplastik di alam,” jelasnya, menyoroti kompleksitas masalah sampah plastik.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak dalam posisi “bermusuhan” dengan plastik itu sendiri. “Kami tidak anti terhadap penggunaan plastik, karena kami mengakui bahwa plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban modern. Namun, yang dengan tegas kami tolak adalah jenis plastik yang berpotensi besar untuk mencemari lingkungan dan merusak ekosistem,” pungkas Firdaus, memberikan perspektif yang berimbang.