Digitalisasi Belanja Daerah: BI Awasi Biaya Perjalanan Dinas Pemda

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk memperkuat digitalisasi sistem keuangan pemerintah daerah (pemda). Setelah berhasil mengimplementasikan digitalisasi pada sistem penerimaan, bank sentral kini mengarahkan fokusnya pada pengawasan belanja pemda, termasuk biaya perjalanan dinas, demi tata kelola yang lebih transparan dan efisien.

Inisiatif krusial ini diungkapkan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutannya pada peluncuran program Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian hari kedua Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025, yang berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Perry Warjiyo lebih lanjut menjelaskan bahwa, menurut data dari tim P2DD, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi digitalisasi keuangan daerah. Implementasi sistem ini terbukti efektif dalam memantau penerimaan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Upaya komprehensif ini merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, melibatkan Bank Indonesia, kementerian terkait, dan pemerintah daerah itu sendiri.

Menariknya, Perry menambahkan, digitalisasi ini telah menjangkau beragam sektor, mulai dari penerimaan parkir hingga pajak hotel dan restoran. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerahnya melalui digitalisasi. Hal ini disampaikannya dari Jakarta International Convention Center, yang dikutip melalui kanal YouTube BI pada hari yang sama.

Setelah sukses dengan digitalisasi sistem penerimaan, Perry menegaskan bahwa Bank Indonesia kini bertekad untuk mendorong perluasan digitalisasi pada aspek pengeluaran atau belanja di lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Inisiatif ini digadang-gadang akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan tata kelola belanja daerah.

Gubernur BI yang telah menjabat dua periode itu menguraikan lebih lanjut. Ia menyoroti potensi cash management yang ditawarkan perbankan untuk diadaptasi dalam digitalisasi pengeluaran. Ini mencakup beragam jenis belanja, mulai dari perjalanan dinas hingga berbagai pengeluaran operasional lainnya, yang pada akhirnya akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien serta tata kelola yang akuntabel.

Pada akhirnya, Perry mengungkapkan harapan besar bahwa program digitalisasi keuangan daerah ini akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk memastikan keberhasilan implementasinya, program Katalis P2DD ini akan diakselerasi oleh Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi. Ini menunjukkan komitmen BI dalam mendukung inisiatif ini hingga ke tingkat regional.

Perry merinci bahwa melalui program ini, BI berambisi untuk memperkuat dan memperluas digitalisasi daerah, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, memajukan literasi digitalisasi transaksi keuangan, mengembangkan kanal pembayaran digital yang efektif untuk pajak dan retribusi, serta pada akhirnya, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Acara peluncuran Katalis P2DD ini turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah tokoh penting dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap agenda digitalisasi ini.

Sebagai informasi tambahan, pada hari pertama perhelatan FEKDI X IFSE 2025, Kamis, 30 Oktober 2025, Bank Indonesia juga telah meluncurkan sistem pembayaran digital inovatif Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Tap In dan Tap Out. Edisi tahun ini menandai momen bersejarah di mana FEKDI dan IFSE untuk pertama kalinya digabungkan menjadi satu event akbar, menunjukkan sinergi kuat dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia.