Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengambil langkah strategis dengan menawarkan pinjaman bunga rendah hanya 0,5% kepada pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, sebuah inisiatif yang diharapkan mampu mendorong geliat perekonomian di berbagai wilayah.
Dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (3/11), Purbaya menegaskan filosofi di balik kebijakan ini. “Dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya, uang pemerintah bukan cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan,” ujarnya, menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah pada kemajuan dan produktivitas, bukan semata keuntungan finansial.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bahwa pemda tidak perlu khawatir dengan besaran bunga pinjaman tersebut. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan dukungan finansial, asalkan dana yang dipinjamkan digunakan untuk proyek-proyek yang bersifat produktif dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat luas. Purbaya menambahkan, “Kita akan jalankan dengan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang,” menjamin keringanan beban bagi para penerima pinjaman.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Purbaya sempat menyampaikan permintaan maaf kepada para kepala daerah terkait pernyataannya mengenai penggunaan dana oleh pemda. Permintaan maaf ini menyusul keputusan sebelumnya untuk melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, sebuah langkah yang sempat menimbulkan sorotan dari berbagai pihak.
Purbaya menjelaskan bahwa ia tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah manapun. Sebaliknya, ia sangat berharap agar anggaran yang telah tersedia dapat segera dibelanjakan secara efektif guna menggerakkan roda ekonomi nasional. Keputusan pemotongan TKD ini memang memicu reaksi, di mana sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bahkan secara langsung menemui Purbaya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan mencari solusi terbaik.
Peran PT SMI dalam Menyalurkan Pembiayaan
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Purbaya juga mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah telah menyalurkan pinjaman kepada pemda melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT SMI merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, berperan vital dalam mendukung berbagai proyek infrastruktur di daerah.
Purbaya menilai, sejauh ini PT SMI telah menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam menyalurkan pembiayaan. “SMI kan lebih profesional, pemerintah nggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya atau dari proyeknya. Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu,” paparnya, menunjukkan apresiasi terhadap kapabilitas PT SMI dalam menilai kelayakan komersial suatu investasi atau proyek secara independen.
Namun, ia mengakui bahwa bunga pinjaman yang ditawarkan oleh PT SMI selama ini memang cenderung lebih tinggi, sehingga tidak semua pemda siap untuk menanggungnya. Meski demikian, Purbaya menyebutkan bahwa PT SMI telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada pemda hingga mencapai Rp3 triliun, membuktikan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah.
Melihat dampak positif tersebut, Purbaya bahkan berencana untuk menambah alokasi dana yang akan disalurkan melalui PT SMI. “Kalau bisa saya tambah Rp3 triliun. Kalau bisa Rp6 triliun, saya kasih Rp6 triliun,” tegasnya, mengindikasikan komitmen kuat pemerintah untuk terus memperkuat kapasitas PT SMI sebagai salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan daerah di masa mendatang.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan pinjaman bunga rendah, hanya 0,5%, kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD sebagai implementasi PP Nomor 38 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah, bukan mencari keuntungan finansial semata. Purbaya juga menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya mengenai penggunaan dana oleh pemda, setelah sebelumnya ada keputusan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Penyaluran pinjaman kepada pemda selama ini dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Meskipun bunga pinjaman dari PT SMI cenderung lebih tinggi, Purbaya mengapresiasi profesionalisme PT SMI dalam menilai kelayakan komersial proyek dan berencana menambah alokasi dana yang disalurkan melalui PT SMI guna memperkuat pembangunan daerah.