Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menopang keberlanjutan operasional Kereta Cepat Whoosh. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danatara), Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa sebagian biaya operasional moda transportasi modern ini akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Public Service Obligation (PSO).
“Mengenai Whoosh ini, nanti ada porsi PSO akan ditanggung oleh pemerintah,” terang Rosan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/11), menegaskan komitmen negara dalam mendukung layanan transportasi publik.
Rosan menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat undang-undang yang menetapkan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi massal sebagai tanggung jawab utama negara. Meskipun demikian, pelaksanaan penyediaan sarana dan operasional layanan dapat diemban oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas usaha lainnya. “Ini sedang kami matangkan. Kami sampaikan pemerintah pasti hadir,” imbuhnya, menekankan keseriusan pemerintah dalam penyelesaian skema ini.
Sebagai informasi, skema PSO adalah mekanisme di mana pemerintah menanggung selisih biaya agar tarif layanan publik dapat ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Konsep ini telah sukses diterapkan pada berbagai moda transportasi lain di Indonesia, seperti Transjakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi pengguna.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengemukakan bahwa pemerintah juga tengah berupaya merumuskan skema penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh yang belakangan menjadi sorotan publik. Pembahasan teknis intensif saat ini sedang berlangsung antara kementerian terkait bersama Danatara. Airlangga mengindikasikan bahwa Danatara kini dipertimbangkan sebagai salah satu opsi krusial untuk merapikan struktur pembiayaan Whoosh agar lebih stabil dan berkelanjutan.
“Kami sedang membahas. Nanti tentu akan dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga solusinya dengan Danantara,” kata Airlangga, juga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/11), menyoroti pendekatan komprehensif dalam menata ulang aspek finansial proyek strategis ini.
Baca juga:
- Airlangga Sebut Pemerintah dan Danantara Godok Teknis Penyelesaian Utang Whoosh
- Menilik Nasib BUMN Farmasi KAEF dan INAF, Rugi Menyusut di Tangan Danantara?
- Hari Ini, Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Kereta Api
Ringkasan
Pemerintah Indonesia akan menanggung sebagian biaya operasional Kereta Cepat Whoosh melalui skema Public Service Obligation (PSO) yang berasal dari APBN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap layanan transportasi publik dan sesuai dengan amanat undang-undang terkait penyediaan infrastruktur transportasi massal.
Selain itu, pemerintah juga sedang merumuskan skema penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danatara). Pembahasan teknis intensif sedang dilakukan antar kementerian terkait untuk menata ulang aspek finansial proyek tersebut agar lebih stabil dan berkelanjutan.