Babaumma – , PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah peningkatan produktivitas padi sebagai bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah. Upaya ini berjalan beriringan dengan peran Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau dalam memastikan stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan strategis. Sinergi hulu–hilir ini menjadi fondasi penting agar ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah dapat berkurang secara bertahap.
Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, Wiwik Suryani, menjelaskan bahwa produksi beras di Riau saat ini baru mampu memenuhi sekitar 22% kebutuhan masyarakat yang mencapai tujuh juta jiwa. Mayoritas kebutuhan masih dipenuhi dari Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, hingga Jawa.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kami agar ke depan Riau tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah,” ujarnya saat diwawancarai Tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (30/10).
Melalui program nasional Swasembada Pangan, Pemprov Riau menargetkan peningkatan produktivitas padi dengan memperluas dan mengoptimalkan lahan sawah.
Tahun ini Riau memperoleh alokasi Optimalisasi Lahan Sawah (OPLAH) seluas 21.000 hektare, di mana 19.000 hektare sudah memasuki pengerjaan fisik bersama TNI. Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 500 hektare di Rokan Hilir ditargetkan selesai pada tahun ini.
“Jika berjalan sesuai rencana, lahan ini akan menjadi lahan produktif pada tahun depan dan hasilnya langsung dirasakan petani,” kata Wiwik.
Provinsi Riau memiliki lahan baku sawah sekitar 59.000 hektare, namun baru 30% yang berfungsi optimal. Karena itu, Pemprov menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 bahkan IP 300 seperti di Siak. Upaya ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas PUPR, TNI, BUMDes, perguruan tinggi, hingga kerja sama intensif dengan Bank Indonesia.
Wiwik menegaskan bahwa BI turut memperkuat kapasitas petani melalui penerapan smart farming dan modernisasi pertanian di beberapa kabupaten.
“BI sangat mendukung peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian. Kami ingin memperluas penerapannya ke daerah lain,” jelasnya. Selain sektor produksi, Pemprov juga mengajukan bantuan alat pascapanen modern ke Kementerian Pertanian agar gabah tidak lagi perlu dikirim keluar daerah untuk digiling.
Sejalan dengan langkah Pemprov pada peningkatan produksi padi, Bank Indonesia juga mengambil peran strategis, yakni menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan selalu terkait erat dengan pengendalian inflasi, terutama pada kelompok volatile food.
“Upaya menjaga ketahanan pangan selalu berkaitan erat dengan menjaga stabilitas harga. Karena itu, BI Riau bersama mitra terkait memperkuat program dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Panji.
Dua instrumen utama dalam pengendalian harga adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP Bulog yang digelar di berbagai kabupaten/kota. GPM membantu menstabilkan harga ketika terjadi lonjakan permintaan, sementara SPHP memastikan pasokan beras tetap mencukupi dengan harga terjangkau.
Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga semakin sentral. Menurut Panji, TPID tidak hanya bertugas mengendalikan harga, tetapi juga memastikan terbentuknya ekosistem pertanian yang produktif dan tangguh.
“Pendampingan dan evaluasi TPID memastikan program yang dijalankan bukan sekadar menekan inflasi, tetapi membangun fondasi sistem pertanian berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam konteks Riau, strategi 4K, dimana Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas pangan. Dua aspek pertama menjadi sangat krusial mengingat produksi padi Riau masih jauh dari cukup dan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dari luar daerah.
“Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi di Riau,” kata Panji.
Kolaborasi Pemprov Riau dan BI membentuk alur kerja hulu-hilir yang saling menguatkan. Sinergi ini menjadi kunci untuk mencapai target kenaikan produktivitas padi 8-10% pada tahun depan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Riau dalam jangka panjang. Dengan dukungan lintas instansi, teknologi pertanian modern, dan koordinasi kebijakan yang lebih solid, transformasi pangan Riau mulai menunjukkan arah yang lebih kuat dan berkelanjutan.