Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera memberikan penjelasan komprehensif mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat global Moody’s. Permintaan ini muncul sebagai respons langsung terhadap langkah Moody’s yang baru-baru ini menurunkan outlook kredit Indonesia, menyoroti kekhawatiran terkait kepastian kebijakan dan komunikasi publik pemerintah.
Menurut Airlangga, penjelasan dari Danantara sangat krusial, terutama mengingat peran baru badan tersebut dalam fungsi investasi nasional. “Sekarang semuanya masuk Danantara yang memerankan fungsi investasi. Ini yang perlu penjelasan,” tegas Airlangga di Jakarta, Sabtu (7/2), seperti dikutip dari Antara. Ia menekankan pentingnya klarifikasi ini agar Moody’s tidak lagi merasakan adanya ketidakpastian signifikan mengenai arah fiskal negara sejak Danantara mulai beroperasi.
Airlangga melanjutkan, keberadaan Danantara telah membawa perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara. Dividen yang sebelumnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kini dialihkan ke Danantara. Selain itu, Danantara juga mengemban fungsi sebagai sovereign wealth fund yang mengelola aset-aset investasi strategis. “Tentu ada perbedaan di dalam anggaran tahun ini, terutama terkait investasi,” ujarnya, mengindikasikan dampak langsung pada struktur anggaran negara.
Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen teguh menjaga stabilitas makroekonomi. Airlangga memastikan bahwa pemerintah akan menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan menargetkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 40 persen. “Secara makro kami jaga,” katanya, memberikan jaminan terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s sebagian besar dipicu oleh kekhawatiran atas pembentukan Danantara. Lembaga pemeringkat tersebut menilai bahwa pembentukan Danantara menimbulkan ketidakpastian seputar sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Moody’s secara khusus menyoroti kewenangan besar Danantara dalam mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nilainya fantastis, mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% dari PDB nominal Indonesia tahun 2025.
Kekhawatiran Moody’s juga meluas pada potensi risiko. Mereka melihat koordinasi kebijakan yang belum solid dapat berpotensi menekan kredibilitas kebijakan pemerintah dan sekaligus meningkatkan risiko liabilitas kontinjensi bagi negara. Selain itu, kewenangan Danantara dalam menentukan kebijakan dividen BUMN dikhawatirkan dapat membebani kesehatan finansial perusahaan-perusahaan pelat merah, mengingat dividen merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi BUMN.
Menanggapi laporan tersebut, CEO Danantara Indonesia, Rosan P Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya menjadikan laporan Moody’s sebagai pengingat berharga untuk terus memperkuat institusi dan memperjelas arah kebijakan. Rosan menegaskan komitmen Danantara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standar tata kelola di seluruh portofolio BUMN. “Danantara juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standar tata kelola di seluruh portofolio BUMN,” kata Rosan dalam keterangan resminya, Jumat (6/2).
Baca juga:
- Ini Poin-Poin dari Moody’s Kritik Kebijakan Pemerintah hingga Danantara