Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengonfirmasi adanya dialog penting antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Amerika Serikat mengenai akses terhadap komoditas mineral kritis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, diskusi ini merupakan bagian integral dari upaya negosiasi tarif yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan Danantara berinteraksi langsung dengan badan ekspor di Negeri Paman Sam.
Lebih lanjut, Airlangga turut mengungkapkan bahwa ketertarikan AS terhadap mineral kritis Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan. Beberapa perusahaan asal Amerika Serikat juga telah menjalin komunikasi dengan entitas bisnis mineral kritis di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia secara konsisten menyediakan akses terhadap mineral kritis, seraya mencontohkan pembukaan akses tembaga oleh Freeport McMoran sejak tahun 1967. Hal ini, menurut Airlangga, menegaskan bahwa isu mineral kritis bukanlah hal baru dalam jalinan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan AS, melainkan sebuah kelanjutan dari kerja sama yang telah lama terjalin.
Fokus utama dari dialog ini, yakni perundingan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat, saat ini berada pada tahap finalisasi yang intens. Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius agar dokumen kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangannya kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/12), menegaskan bahwa proses perundingan dagang kedua negara tersebut masih terus berjalan dan memerlukan perhatian cermat.
Namun, dinamika perundingan tarif ini sempat diwarnai oleh kabar kurang menggembirakan. Sebelumnya, beredar informasi mengenai potensi pembatalan kesepakatan tarif sebesar 19% untuk komoditas ekspor dari Indonesia. Seorang pejabat senior Amerika Serikat, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, sempat menyampaikan kepada Reuters bahwa Indonesia mulai menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli lalu. Pernyataan pejabat tersebut, sebagaimana dilansir Reuters pada Selasa (9/12), menggarisbawahi adanya perubahan dalam posisi negosiasi: “Mereka menarik diri dari apa yang sudah kami sepakati pada Juli.”