Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu ketegangan perdagangan global dengan mengumumkan ancaman tarif baru yang menargetkan Kanada dan Korea Selatan. Kanada menghadapi prospek tarif fantastis hingga 100%, sementara Korea Selatan diancam dengan bea masuk sebesar 25%.
Peningkatan tarif impor untuk Korea Selatan menjadi 25% ini diumumkan setelah Presiden Trump menuding Seoul tidak menunaikan kesepakatan perdagangan yang telah disepakati pada tahun sebelumnya. Melalui unggahan di media sosial, Trump secara tegas menyatakan niatnya untuk menaikkan bea masuk yang sebelumnya ditetapkan 15% untuk berbagai produk dari Korea Selatan, meliputi mobil, kayu, farmasi, dan semua tarif timbal balik lainnya.
Mengutip laporan dari BBC, Trump berpandangan bahwa anggota parlemen Korea Selatan bergerak lamban dalam menyetujui kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat, padahal Washington telah bertindak cepat dalam mengurangi tarif sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Persepsi ini menjadi salah satu pemicu utama di balik ancaman tarif yang dilayangkan.
Menanggapi situasi ini, Korea Selatan menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan untuk menaikkan tarif pada beberapa komoditasnya. Mereka pun segera menyatakan keinginan untuk mengadakan pembicaraan mendesak dengan Washington guna membahas permasalahan krusial ini.
Baca juga:
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100% ke Kanada jika Kerja Sama Dagang dengan Cina
- Warga AS Tewas Ditembak Agen Federal, Operasi Imigrasi Trump Diprotes
Sebagai langkah konkret, Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jung-kwan, yang saat ini tengah berada di Kanada, dijadwalkan akan segera bertolak ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. Pengumuman ancaman tarif ini sontak mengguncang pasar, terlihat dari anjloknya saham beberapa eksportir Korea Selatan pada Selasa pagi (27/1). Saham produsen mobil terkemuka, Hyundai, mengalami penurunan sekitar 2,5%, diikuti oleh penurunan saham perusahaan yang bergerak di sektor farmasi dan kayu.
Sebagai latar belakang, Seoul dan Washington telah mencapai kesepakatan penting pada Oktober lalu. Dalam kesepakatan tersebut, Korea Selatan berjanji akan menginvestasikan dana sebesar US$350 miliar, atau sekitar Rp5.860 triliun, yang sebagian di antaranya dialokasikan untuk sektor pembuatan kapal. Selanjutnya, pada bulan berikutnya, kedua negara sepakat bahwa Amerika Serikat akan mengurangi tarif pada beberapa produk setelah Korea Selatan memulai proses persetujuan kesepakatan tersebut.
Perjanjian perdagangan ini sendiri telah diajukan ke Majelis Nasional Korea Selatan pada 26 November dan saat ini masih dalam tahap peninjauan. Menurut laporan media lokal, kesepakatan ini kemungkinan besar akan disahkan pada bulan Februari. Penting untuk diketahui bahwa tarif ini dibayarkan oleh perusahaan yang mengimpor produk. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat-lah yang akan menanggung beban pajak 25% atas barang-barang yang mereka beli dari Korea Selatan.
Ancam Kanada Gara-Gara Cina
Penggunaan tarif sebagai instrumen tawar-menawar dalam memberlakukan kebijakan luar negeri telah menjadi ciri khas Presiden Trump selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Sikap ini kembali terlihat pada Sabtu (24/1), ketika ia secara terang-terangan mengancam Kanada dengan tarif 100% jika negara tersebut berani menjalin kesepakatan perdagangan dengan Cina. Menanggapi ancaman ini, para pejabat Cina menegaskan bahwa perjanjian kemitraan strategis mereka dengan Kanada sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan negara lain.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, segera menampik tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa negaranya tidak sedang mengejar kesepakatan perdagangan bebas dengan Cina dan bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Carney menambahkan bahwa para pejabat Kanada telah menjelaskan posisi mereka secara gamblang kepada rekan-rekan mereka di Amerika.
Sebelumnya, Trump juga pernah melontarkan ancaman serupa untuk mengenakan pajak impor terhadap delapan negara—termasuk Inggris—yang menentang rencana AS untuk merebut Greenland, wilayah otonom di Kerajaan Denmark yang merupakan anggota NATO. Meskipun kemudian ia menarik kembali ancaman tarif atas Greenland dengan alasan adanya kemajuan menuju “kesepakatan masa depan” atas pulau tersebut, episode ini sempat memperketat hubungan Amerika Serikat dengan Denmark dan sekutu NATO lainnya.