Babaumma – JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuka peluang untuk mengambil saham di perusahaan pertahanan dan sektor industri lainnya, mengikuti jejak keberhasilan akuisisi 10% saham Intel Corp. Langkah berani ini memicu diskusi luas tentang implikasi ekonomi dan strategisnya.
Dalam wawancara dengan Bloomberg pada Rabu (27/8/2025), Steven Lutnick mengungkapkan adanya pembahasan intensif mengenai peran pemerintah AS dalam perusahaan pertahanan. Ia mencontohkan Lockheed Martin Corp., perusahaan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari kontrak pemerintah AS. “Lockheed pada dasarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah,” tegas Lutnick. Perusahaan ini memproduksi persenjataan canggih, sehingga memunculkan pertanyaan krusial tentang nilai ekonomi dari intervensi pemerintah tersebut. Analisis mendalam atas aspek ekonomi ini, menurut Lutnick, akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan AS.
Lebih lanjut, Lutnick menekankan perlunya diskusi menyeluruh tentang pendanaan akuisisi persenjataan. Data menunjukkan bahwa sekitar 73% penjualan bersih Lockheed Martin tahun lalu bersumber dari kontrak pemerintah AS. Sebagai pemasok utama militer AS, perusahaan tersebut memproduksi jet tempur canggih seperti F-35 dan F-22.
Menanggapi pernyataan Lutnick, Lockheed Martin menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintahan Trump guna memperkuat pertahanan nasional. Sebaliknya, juru bicara Boeing Co., RTX Corp., dan General Dynamics Corp. menolak berkomentar, sementara Northrop Grumman Corp. dan SAIC belum memberikan tanggapan. Pernyataan Lutnick sendiri telah berdampak signifikan pada pasar saham, dengan saham kontraktor pertahanan AS melonjak. Saham Lockheed Martin naik 1,7%, menjadi kenaikan intraday terbesar dalam hampir dua minggu, dan Northrop Grumman menguat 1,2%.
Langkah ini muncul setelah pemerintah AS mengakuisisi hampir 10% saham Intel melalui US Chips and Science Act dan program Secure Enclave, dengan total investasi mencapai US$11,1 miliar. Meskipun Intel menegaskan pemerintah AS hanya akan menjadi pemegang saham pasif tanpa hak tata kelola, langkah ini tetap mengejutkan Wall Street dan Washington, menandai strategi ekonomi baru Presiden Donald Trump di periode keduanya.
Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menyatakan bahwa pemerintahan Trump akan terus mengeksplorasi kesepakatan serupa untuk memastikan pembayar pajak mendapatkan manfaat dari investasi pemerintah. Desai menekankan komitmen Trump dalam menjaga keamanan nasional dan ekonomi, sekaligus memastikan kesepakatan terbaik bagi pembayar pajak Amerika.
Selain sektor pertahanan, Lutnick juga menyoroti pendanaan pemerintah untuk universitas yang menghasilkan paten, serta dukungan terhadap rantai pasok AS untuk perusahaan yang bergantung pada magnet tanah jarang, yang saat ini didominasi oleh China. Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS bahkan mengancam program riset di Harvard University yang didanai federal, termasuk hak kekayaan intelektualnya. Meskipun menolak kemungkinan pemerintah AS mengambil ekuitas besar-besaran di sektor swasta secara umum, Lutnick menegaskan pentingnya negosiasi yang menguntungkan bagi pembayar pajak dalam setiap investasi pemerintah.
Ringkasan
Pemerintah AS berencana meningkatkan investasi di sektor pertahanan dan industri strategis, terinspirasi dari akuisisi 10% saham Intel melalui US Chips and Science Act. Langkah ini dipicu oleh tingginya ketergantungan pemerintah AS pada perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari kontrak pemerintah. Diskusi mengenai implikasi ekonomi dan strategis dari intervensi pemerintah ini sedang berlangsung.
Selain sektor pertahanan, pemerintah AS juga mempertimbangkan pendanaan untuk universitas dan rantai pasok domestik, khususnya yang terkait dengan magnet tanah jarang. Meskipun tidak akan mengambil ekuitas besar-besaran di sektor swasta secara umum, pemerintah menekankan negosiasi yang menguntungkan bagi pembayar pajak dalam setiap investasi. Langkah ini memicu kenaikan saham kontraktor pertahanan AS, mencerminkan dampak signifikan dari kebijakan tersebut.