Dalam perkembangan yang menjadi sorotan utama di pasar keuangan global, dua lembaga pemeringkat terkemuka dunia, Moody’s dan Fitch Ratings, secara kompak mengubah pandangan (outlook) terhadap surat utang Indonesia menjadi negatif. Keputusan ini diambil meskipun keduanya tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level layak investasi. Namun, di tengah bayang-bayang ketidakpastian yang diperparah oleh konflik Iran dan Amerika Serikat, muncul pertanyaan mendalam mengenai implikasinya terhadap strategi pembiayaan utang pemerintah.
Menanggapi sentimen tersebut, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa stabilitas pembiayaan utang Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Ia menyoroti tingginya minat terhadap Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3), Juda Agung menjelaskan bahwa rasio penawaran terhadap permintaan (bid cover ratio) untuk SUN masih terjaga kuat di angka 2 kali, bahkan SBSN menunjukkan kinerja lebih impresif dengan rasio 3,1 kali, melampaui capaian tahun lalu.
Lebih lanjut, Juda Agung turut menyoroti daya tarik SBN di mata investor asing. Rasio penawaran untuk SUN oleh investor asing tercatat mencapai 2,4 kali, sementara SBSN menarik minat hingga 2,8 kali. Angka ini, menurutnya, mencerminkan bahwa minat investor asing terhadap SUN tetap stabil seperti tahun lalu, sedangkan untuk SBSN justru terjadi peningkatan signifikan dari 2,7 kali pada periode yang sama sebelumnya.
“Data ini secara jelas menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan terjaga dengan baik, bahkan di tengah gejolak ketidakpastian global yang sedang berlangsung,” tegas Juda.
Meski demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat adanya dinamika dalam realisasi pembiayaan utang. Dalam dua bulan pertama tahun ini, angka realisasi hanya mencapai Rp 185,3 triliun, menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 249,9 triliun.
Kendati demikian, penurunan tersebut tidak menghalangi capaian positif lainnya. Hingga Februari 2026, pembiayaan utang telah mencapai 22,3% dari target APBN 2026. Juda Agung pun memastikan bahwa “pembiayaan anggaran 2026 terjaga dengan baik dalam batas yang terkendali.” Detail menunjukkan bahwa setelah realisasi pembiayaan utang pada Januari 2026 mencapai Rp 127,4 triliun, pemerintah hanya menambah utang sebesar Rp 58 triliun pada Februari 2026. Angka ini mengindikasikan bahwa penarikan utang pada bulan Februari jauh di bawah separuh dari bulan sebelumnya setelah pelunasan dilakukan.
Juda Agung kemudian menggarisbawahi bahwa strategi pembiayaan utang pemerintah saat ini bersifat antisipatif. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan ketersediaan kas negara tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan agar mampu merespons cepat terhadap berbagai dinamika pasar yang berkembang.
Penting untuk diingat bahwa keputusan Moody’s pada awal bulan lalu, yang mengubah pandangan utang Indonesia dari stabil menjadi negatif namun tetap dengan peringkat Baa2 (layak investasi), diikuti oleh langkah serupa dari Fitch Ratings pada awal bulan ini. Kedua lembaga pemeringkat tersebut, antara lain, menyoroti potensi kerentanan fiskal Indonesia akibat perkiraan pelebaran defisit anggaran.
Yang menarik, sorotan dan analisis dari kedua lembaga tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan dampak potensial dari pecahnya konflik Iran dan Amerika Serikat pada awal bulan ini. Banyak ekonom memperkirakan bahwa eskalasi ketegangan geopolitik ini dapat mendorong defisit APBN menembus angka lebih dari 3% dari PDB, apabila tidak segera diikuti dengan langkah-langkah rasionalisasi belanja yang tegas dari pemerintah.