Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyoroti pergeseran signifikan dalam lanskap risiko global saat ini. Jika sebelumnya perubahan iklim menjadi ancaman terbesar, kini posisi tersebut telah digantikan oleh konfrontasi yang bersifat geoekonomi, menandakan perubahan dinamika geopolitik dan ekonomis dunia.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026 pada Rabu (15/4), menjelaskan bahwa pergeseran ini tidak hanya didorong oleh instrumen ekonomi tetapi juga instrumen politik, yang kini menjadi penentu utama risiko global.
Vivi melanjutkan, instrumen perdagangan dan teknologi saat ini telah berevolusi menjadi “senjata strategis” yang dimanfaatkan oleh berbagai negara. Kondisi ini berpotensi memicu serangkaian gejolak ekonomi, terutama pada harga energi. Dampaknya kemudian dapat merembet pada lonjakan harga komoditas penting lainnya, seperti bahan baku pupuk, yang krusial bagi banyak sektor global.
Sebagai ilustrasi nyata dari ancaman geoekonomi ini, dunia tengah menyaksikan Perang Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Konflik yang telah berkecamuk sejak akhir Februari ini secara langsung mengganggu pasokan energi dan berbagai komoditas lainnya di seluruh dunia. Penutupan akses pada fasilitas energi dan rute maritim vital, seperti Selat Hormuz, menjadi bukti konkret dampaknya terhadap rantai pasok global.
Baca juga:
- Sandiaga Uno Ungkap Pentingnya Inovasi Berkaca pada Bisnis Nokia dan Blackberry
- Roblox Perkuat Peran Orang Tua dalam Pengawasan Anak di Dunia Digital
- Survei KIMCI 2026: Harga Mahal Kesehatan untuk Kelas Menengah di Indonesia
Dampak Negatif Konflik Geopolitik terhadap Ekonomi Indonesia
Indonesia, tegas Vivi, tidak luput dari imbas konflik geoekonomi global ini. Konflik geopolitik yang berkepanjangan ini berpotensi menimbulkan serangkaian dampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2026.
Dampak tersebut mencakup kekhawatiran akan melambatnya pertumbuhan ekonomi—yang sangat diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar terus meningkat—serta potensi kenaikan inflasi yang dapat membebani daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Lebih jauh, eskalasi konflik ini juga berpeluang mengikis cadangan devisa negara, mempersempit kesempatan kerja, dan bahkan meningkatkan angka kemiskinan di Tanah Air, menciptakan tantangan serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
Mengingat target ambisius Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029, Vivi menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang optimis namun tetap realistis di tengah volatilitas global yang tidak menentu saat ini.
Bappenas sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,3% pada tahun ini, dan meningkat menjadi 7,5% pada tahun 2027. “Angka-angka ini memang lumayan tinggi, sehingga kami perlu memikirkan berbagai sumber pertumbuhan baru,” pungkas Vivi, menandakan perlunya inovasi dan diversifikasi strategi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.