Bea Keluar Batu Bara: Sumber Dana Energi Surya 100 GW?

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyambut baik rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar batu bara mulai tahun 2026. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai sebagai langkah strategis yang potensial, mengingat penerimaan dari pungutan tersebut dapat dialokasikan untuk mempercepat transisi energi, khususnya mendanai program ambisius energi surya 100 Gigawatt (GW).

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, menyoroti bahwa program 100 GW energi surya yang baru-baru ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan peluang emas bagi Indonesia. Inisiatif ini menawarkan jalur strategis untuk mengakselerasi transisi energi melalui pendekatan desentralisasi dalam satu dekade ke depan, mengantarkan bangsa menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

“Bea keluar batu bara bukan sekadar instrumen fiskal semata. Lebih dari itu, ini adalah kunci fundamental bagi Indonesia untuk membangun landasan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tegas Tata dalam keterangan persnya pada Minggu (30/11), menekankan pentingnya kebijakan ini sebagai pilar utama transformasi energi nasional.

Selama ini, kendala utama dalam percepatan transisi energi di Indonesia seringkali terletak pada aspek pembiayaan. Namun, dengan proyeksi pendapatan dari bea keluar batu bara yang diperkirakan mencapai Rp 360 triliun dalam empat tahun mendatang, Tata Mustasya optimis bahwa Indonesia kini memiliki kesempatan krusial untuk mewujudkan program 100 GW energi surya dan secara bertahap mencapai kemandirian energi hijau.

Berdasarkan skenario paling konservatif dalam kajian SUSTAIN, yang menggunakan patokan Harga Batubara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar US$ 5,63 miliar atau setara dengan sekitar Rp 90 triliun setiap tahun. Dengan demikian, selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, potensi akumulasi pendapatan ini dapat mencapai setidaknya Rp 360 triliun, sebuah jumlah yang sangat memadai untuk menjadi pendanaan awal program 100 GW energi surya.

Bea Keluar Batu Bara Bisa Jadi Modal Awal Program 100 GW Energi Surya

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk merealisasikan instalasi tenaga surya di 80 ribu desa melalui Program 100 GW secara keseluruhan, dibutuhkan investasi kolosal mencapai US$ 100 miliar, atau sekitar Rp 1.600 triliun. Meskipun demikian, penerapan bea keluar batu bara yang diproyeksikan SUSTAIN sebesar Rp 90 triliun per tahun, dapat menjadi investasi awal yang signifikan. Dana ini berpotensi membiayai penerapan Program 100 GW di 18 ribu desa, mencakup lebih dari 20% total desa di Indonesia, dengan kapasitas instalasi 1 MW di setiap desa.

Pemerintah dapat memulai inisiatif ini dengan mengalokasikan pembiayaan tersebut kepada beberapa desa percontohan yang strategis. Misalnya, desa-desa di wilayah yang diproyeksikan mengalami peningkatan permintaan listrik, desa yang belum terjamah aliran listrik, atau desa yang masih sangat bergantung pada listrik mahal dari bahan bakar diesel. Langkah awal atau piloting ini akan menjadi fondasi penting untuk penerapan Program 100 GW secara lebih luas dan terukur.

Untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi nasional, SUSTAIN menekankan pentingnya alokasi pendapatan dari bea keluar batu bara secara jelas dan transparan. Pengelolaan dana ini harus berada di bawah kendali Kementerian Keuangan untuk secara spesifik mendanai Program 100 GW. Oleh karena itu, SUSTAIN mendorong pemerintah untuk memastikan tiga pilar utama sebagai berikut:

1. Penetapan bea keluar batu bara dengan skema yang progresif dan berkeadilan, memastikan kontribusi yang optimal bagi negara.
2. Pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) yang ditujukan langsung untuk mendukung program 100 GW energi surya.
3. Penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, serta PLN, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi program yang transformatif ini.