Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (19/3) ini secara khusus membahas langkah penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung menegaskan bahwa peningkatan intensitas pengawasan ini menjadi langkah krusial untuk meminimalisasi potensi penyimpangan. Ia menyoroti praktik tidak sehat yang dapat merugikan program, seperti monopoli pemasok, permainan harga, hingga upaya oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan anggaran negara.
“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain atau memanipulasi demi keuntungan pribadi. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan melakukan pengecekan secara terus-menerus,” tegas Dudung.
Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas presiden ini, KSP dan BGN sepakat untuk melibatkan pakar gizi serta tenaga profesional. Kehadiran ahli dalam pengelolaan dapur umum diharapkan dapat menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Sebagai langkah preventif, Dudung sebelumnya telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono. Sinergi antarlembaga ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG yang dinilai memiliki banyak celah penyimpangan.
Menurut penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional ini, pengawasan harus dilakukan secara langsung di lapangan. Hal ini penting dilakukan guna memastikan anggaran negara disalurkan tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh kelompok atau individu tertentu.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengungkapkan adanya indikasi awal penyimpangan, seperti dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Selain masalah tersebut, ia juga menyoroti potensi masalah tata kelola yang berdampak pada kualitas nutrisi penerima manfaat.
“Celah korupsi di program MBG cukup banyak. Salah satunya yang saya terima informasinya adalah praktik jual-beli titik SPPG,” ujar Dudung saat memberikan keterangan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (5/5).
Dudung juga menyoroti ketidakberesan dalam penyaluran insentif sebesar Rp 6 juta per hari kepada SPPG. Ia menengarai adanya unit yang sudah dihentikan operasionalnya (suspend), namun dana insentifnya masih terus mengalir. Dudung memastikan bahwa seluruh temuan ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam.
Baca juga:
- Pemerintah Kembali Pangkas Anggaran MBG
- Istana Jelaskan Situasi Terkini WNI Diculik Israel, 4 Orang dalam Kondisi Rawan
- Bahlil Sebut Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi meski Tren ICP Naik Terus
Dudung berharap melalui pengawasan yang lebih ketat, kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat terus membaik. Baginya, program ini adalah amanat presiden yang harus dikawal sepenuhnya demi manfaat kesehatan bagi generasi penerus bangsa.
Ringkasan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah potensi penyimpangan. Langkah ini dilakukan menyusul adanya indikasi praktik curang seperti monopoli pemasok, permainan harga, hingga jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KSP juga menyoroti adanya ketidakberesan dalam penyaluran insentif operasional bagi unit yang sudah tidak aktif.
Dalam upaya mengoptimalkan program prioritas ini, pemerintah melibatkan pakar gizi dan tenaga profesional untuk menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. KSP turut bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat fungsi kontrol serta memastikan seluruh anggaran negara tersalurkan tepat sasaran. Pengecekan lapangan secara berkala akan terus dilakukan demi menjaga amanat presiden dan kesehatan generasi penerus bangsa.