Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Hingga 18 Februari 2026, bank sentral ini telah mengakumulasi pembelian surat berharga negara (SBN) senilai Rp39,92 triliun, sebuah langkah strategis yang memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, merinci bahwa dari total tersebut, Rp20,23 triliun dilakukan melalui pasar sekunder. Ia menegaskan, “Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.” Pernyataan ini disampaikan Perry dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis (19/2/2026), menggarisbawahi pendekatan hati-hati namun tegas BI.
1. BI Lakukan Ekspansi Likuiditas untuk Dorong Pertumbuhan
Selain melalui pembelian SBN, upaya ekspansi likuiditas rupiah oleh Bank Indonesia juga tercermin dari tren penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Posisi SRBI menyusut signifikan dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp819,50 triliun per 18 Februari 2026, mengindikasikan ketersediaan likuiditas yang lebih longgar di pasar.
Perry Warjiyo menegaskan bahwa penguatan kebijakan moneter terus menjadi prioritas utama BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tanpa sedikit pun mengorbankan stabilitas. Pendekatan ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan, termasuk penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah yang krusial, serta ekspansi likuiditas moneter yang strategis.
Komitmen tersebut terlihat jelas dari keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga BI-Rate di level 4,75 persen pada Januari 2026. Angka ini menandai level terendah sejak tahun 2022, setelah serangkaian penurunan total 150 basis poin sejak September 2024, yang terdiri dari 25 bps pada September 2024 dan 125 bps sepanjang tahun 2025. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat memicu aktivitas ekonomi dan investasi.
2. Implementasi KLM yang Diperkuat Sejak 16 Desember 2025 Tingkatkan Efektivitas Kebijakan
Dalam rangka semakin mengakselerasi roda perekonomian, Gubernur Perry Warjiyo juga menyoroti penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Dua inisiatif ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan.
Implementasi KLM yang telah diperkuat sejak 16 Desember 2025 memiliki fokus ganda. Pertama, untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dikenal sebagai lending channel. Kedua, memastikan penetapan suku bunga kredit atau persentase imbalan pembiayaan perbankan selaras dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia, atau interest rate channel. Sinergi ini bertujuan agar kebijakan moneter dapat ditransmisikan secara optimal ke sektor riil.
3. Insentif KLM Capai Rp427,5 Triliun di Awal Februari 2026, Dorong Penyaluran Kredit
Penguatan KLM ini, sebagaimana dijelaskan Perry, dirancang untuk memberikan insentif yang lebih tinggi kepada bank-bank yang responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru. Ini sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, menciptakan dorongan bagi perbankan untuk lebih aktif mendukung pembiayaan ekonomi.
Sebagai hasil dari kebijakan ini, Perry merinci bahwa insentif KLM yang telah diperoleh oleh bank pada minggu pertama Februari 2026 telah mencapai angka fantastis Rp427,5 triliun. Angka ini terbagi menjadi alokasi sebesar Rp357,9 triliun pada lending channel, yang fokus pada peningkatan penyaluran kredit, serta Rp69,6 triliun pada interest rate channel, untuk memastikan konsistensi suku bunga. Pencapaian ini menegaskan efektivitas kebijakan BI dalam menstimulasi perekonomian melalui instrumen likuiditas dan suku bunga.