Di sejumlah pasar tradisional, fluktuasi harga komoditas pangan pokok seperti cabai, bawang, hingga beras sering kali menjadi indikator utama daya beli masyarakat. Kenaikan harga yang tajam dan tersendatnya pasokan tidak hanya memicu inflasi, tetapi juga menekan kemampuan ekonomi rumah tangga. Menghadapi tantangan global dan perubahan iklim, menjaga stabilitas pangan kini menjadi prioritas strategis yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga otoritas moneter.
Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (13/5). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menegaskan bahwa GPIPS dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan finansial yang selaras dengan agenda Asta Cita Pemerintah.
Menurut Aida, pengendalian inflasi pangan tidak lagi cukup dilakukan dengan sekadar stabilisasi harga jangka pendek. Diperlukan penguatan sistem pangan nasional secara menyeluruh guna memastikan ketahanan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, GPIPS tetap mengacu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, dengan penekanan khusus pada peningkatan produktivitas dan distribusi pangan.
Stabilitas harga pangan memiliki urgensi tinggi karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalokasikan sekitar 60 hingga 80 persen pengeluaran mereka untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, gejolak harga dapat secara langsung menggerus daya beli masyarakat. Rangkaian program GPIPS 2026 ini dimulai di Sumatra pada 11 Februari, kemudian meluas ke Jawa melalui peluncuran nasional di Sidoarjo, dan akan berlanjut ke wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua). GPIPS sendiri merupakan penyempurnaan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini telah berjalan.
Jatim sebagai Pilar Distribusi Pangan Nasional
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS Nasional didasari oleh perannya yang sangat strategis dalam rantai pasok pangan. Provinsi ini merupakan produsen utama berbagai komoditas seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu. Tercatat, sekitar 80 persen kebutuhan pangan di 19 provinsi di wilayah timur Indonesia dipasok dari Jawa Timur, yang juga menampung 22,81 persen dari total kapasitas gudang Bulog nasional.
Kinerja ekonomi Jawa Timur pun menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi wilayah ini tumbuh 5,96 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sumbangsih 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 25,16 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa, posisi Jatim sangat vital. Dari sisi inflasi, Jawa Timur mencatat angka tahunan sebesar 2,85 persen pada April 2026, yang masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah yang Diperkuat
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa penguatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci stabilitas harga. Kerja sama antardaerah memungkinkan distribusi bahan pokok yang lebih merata untuk memitigasi lonjakan harga. Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan.
Bima meminta pemerintah daerah untuk memperkuat anggaran pangan serta meningkatkan kolaborasi wilayah. Kemendagri mendorong pemanfaatan APBD untuk mendukung ketahanan pangan, mulai dari penguatan kapasitas petani hingga kelancaran logistik. Selain itu, pemerintah daerah diimbau membangun sistem data pangan terintegrasi agar respons kebijakan terhadap dinamika harga di lapangan dapat dilakukan secara real-time.
Peluncuran GPIPS ini juga dibarengi dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Untuk jangka pendek, fokus utama diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan melalui dukungan sarana pertanian, regenerasi petani, serta pembiayaan usaha tani. Sementara itu, jangka menengah dan panjang akan difokuskan pada perbaikan ekosistem hulu-hilir, termasuk perbaikan irigasi, inovasi teknologi pertanian, dan penguatan neraca pangan nasional.
Inflasi Tetap Terkendali
Berbagai program yang dijalankan TPIP dan TPID terbukti efektif menjaga stabilitas harga. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan, dengan inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen. Capaian ini berada dalam kisaran sasaran 3 persen hingga 5 persen yang telah disepakati.
Meski inflasi nasional terkendali, pemerintah tetap waspada terhadap risiko kenaikan harga yang dipicu oleh cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan fluktuasi pasokan. Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga melalui efisiensi logistik dan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
Ringkasan
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Program ini merupakan pengembangan dari inisiatif sebelumnya dengan fokus pada peningkatan produktivitas serta efisiensi distribusi pangan berdasarkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Inisiatif ini sangat krusial mengingat stabilitas harga pangan berdampak langsung pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Jawa Timur dipilih sebagai pusat peluncuran karena perannya yang strategis sebagai produsen utama komoditas pangan nasional dan penyokong pasokan bagi wilayah Indonesia bagian timur. Melalui sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), pemerintah berupaya memperkuat ekosistem pangan hulu-hilir, peningkatan kapasitas petani, serta digitalisasi data pangan. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok.