Lembaga Pemeringkat Global, Fitch Ratings, baru-baru ini merevisi prospek utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, peringkat Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia tetap kokoh di level BBB, menegaskan posisi negara ini dalam kategori layak investasi.
Dalam laporan resminya, Fitch menjelaskan bahwa penegasan peringkat BBB tersebut didasarkan pada rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, serta ketahanan sektor eksternal yang memadai. Namun, perubahan outlook menjadi negatif disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terkait konsistensi serta kredibilitas kebijakan ke depan.
Menanggapi keputusan tersebut, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa dipertahankannya rating BBB merupakan bukti kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa revisi outlook ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian nasional, melainkan prospek perekonomian Indonesia yang justru tetap kuat dan berdaya tahan.
“Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global, inflasi yang terkendali termasuk inflasi inti yang rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri,” jelas Perry melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/3).
Selain itu, Perry menyoroti terjaganya stabilitas sistem keuangan yang didukung oleh likuiditas memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang relatif rendah. Ia juga menekankan peran penting digitalisasi sistem pembayaran yang semakin meluas, ditopang infrastruktur stabil dan struktur industri yang sehat, dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi jangka menengah akan tetap solid dan menunjukkan tren peningkatan, dengan inflasi yang terjaga dalam sasaran. “Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target,” sebut Perry.
Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid. Cadangan devisa pada akhir Januari 2026 tercatat sebesar USD 154,6 miliar, setara pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh melampaui standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Defisit transaksi berjalan pada 2026 diperkirakan tetap rendah, berada pada kisaran 0,1-0,9 persen dari PDB.
Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menanggapi revisi prospek utang Indonesia oleh Fitch Ratings. Meskipun demikian, pemerintah menilai kondisi ini belum mengubah posisi Indonesia yang masih berada pada level investment grade.
Airlangga menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh ketidakpastian global, terutama konflik geopolitik yang tengah berlangsung. “Pertama, ekonomi dunia semuanya terpengaruh (ke kondisi ekonomi Indonesia) bukan hanya oleh Fitch tetapi oleh perang,” kata Airlangga kepada wartawan di Menara Batavia, Kamis (5/3).
Ia menilai dinamika global saat ini menyebabkan banyak negara menghadapi perubahan proyeksi ekonomi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah turut menambah ketidakpastian yang mempengaruhi pandangan lembaga pemeringkat terhadap prospek ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Meskipun outlook diturunkan, Airlangga menegaskan peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level yang layak investasi. Hal ini dinilai masih menjadi sinyal positif bagi investor terhadap fundamental ekonomi nasional. “Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade,” ujarnya.
Pemerintah akan menjadikan catatan dari Fitch sebagai peringatan dini untuk memperkuat sejumlah aspek kebijakan ekonomi, terutama dari sisi penerimaan negara. Salah satu langkah yang sedang didorong adalah optimalisasi sistem perpajakan melalui implementasi core tax. “Nah ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan,” jelas Airlangga.
Pemerintah sudah memahami tantangan tersebut dan tengah memperkuat upaya peningkatan rasio pajak. “Nah pemerintah sudah paham itu dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah kita akan terus kawal aja core tax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan,” katanya.
Selain itu, Airlangga juga menanggapi sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat menambah beban fiskal. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. “MBG itu kan kalau beberapa studi dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi satu dolar itu menghasilkan tujuh dolar. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu,” tuturnya. Ia menambahkan, program tersebut masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga implementasinya akan dilakukan secara bertahap.
Terkait risiko ekonomi akibat konflik global, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi seperti yang pernah dilakukan saat perang Rusia-Ukraina memicu lonjakan harga komoditas. APBN akan tetap difungsikan sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga, terutama melalui kebijakan subsidi. “Ya kita kan pernah mengalami pada saat perang Ukraina dan pada saat itu harga minyak naik tinggi dan harga komoditas naik tinggi,” ujar Airlangga.
Menurut dia, kenaikan harga komoditas memiliki dua sisi bagi Indonesia. Di satu sisi dapat meningkatkan beban subsidi, tetapi di sisi lain berpotensi menambah penerimaan negara dari sektor komoditas. “Bagi Indonesia kan dua sisi, di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi kita akan lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” katanya. Meski demikian, Airlangga menilai dampak konflik global terhadap ekonomi domestik masih terlalu dini untuk dipastikan. “Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call, masih terlalu pagi,” ujar dia.