BI Terima Repo Obligasi Korporasi: Akses Likuiditas Lebih Mudah!

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) siap melangkah maju dalam upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Bank sentral ini akan memperluas cakupan instrumen operasi moneternya, kini membuka pintu bagi penggunaan obligasi korporasi sebagai agunan atau underlying dalam transaksi repurchase agreement (repo). Kebijakan ini merupakan bagian integral dari strategi BI untuk tidak hanya memperdalam pasar keuangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem pembiayaan nasional secara keseluruhan.

Selama ini, seperti dijelaskan oleh Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Fitra Jusdiman, skema repo yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara eksklusif hanya menerima Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan. Padahal, potensi berbagai jenis obligasi di pasar sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai akses likuiditas dari BI. Fitra berharap, dengan inovasi ini, penerbitan instrumen selain SBN di pasar akan semakin berkembang pesat, mengingat statusnya yang kini bisa dijadikan agunan untuk repo Bank Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Fitra juga menyoroti kondisi pasar obligasi Indonesia yang masih menunjukkan ketimpangan signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai obligasi korporasi di Indonesia hanya mencapai 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), atau Jepang (16,8% dari PDB). Lebih lanjut, Fitra menambahkan bahwa banyak bank sentral di negara maju telah lebih dulu mengadopsi kebijakan serupa, menerima beragam jenis obligasi – baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi – sebagai underlying transaksi repo.

Oleh karena itu, BI berkomitmen untuk mengikuti tren global ini demi membuka jalur alternatif pembiayaan yang lebih luas bagi dunia usaha, di luar dominasi sistem perbankan. Selama ini, perusahaan di Indonesia cenderung sangat bergantung pada pinjaman bank, terutama karena pasar obligasi korporasi yang masih dangkal dan terbatas. Dengan kebijakan baru ini, Fitra menjelaskan, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk lebih banyak menerbitkan obligasi, sehingga mereka dapat mengakses sumber pinjaman yang lebih variatif dengan cost of fund yang lebih efisien.

Dalam perspektif jangka panjang, penguatan pasar obligasi korporasi ini diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga memicu penyesuaian tingkat suku bunga kredit oleh perbankan. Peningkatan kompetisi di pasar pendanaan akan mendorong inovasi dan efisiensi di sektor perbankan, yang pada akhirnya dapat menguntungkan konsumen dan pelaku usaha. Sebagai langkah awal implementasi, BI akan membuka skema repo obligasi korporasi ini melalui dealer utama (DU).

Pada tahap permulaan, obligasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan menjadi underlying pertama yang diterima dalam transaksi repo BI. Pemilihan SMF bukan tanpa alasan; entitas ini dinilai memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan BI, mencakup aspek peringkat kredit yang solid, likuiditas yang memadai, serta kredibilitas penerbit yang teruji.

Menutup penjelasannya, Fitra mengisyaratkan potensi perluasan cakupan di masa mendatang. “Ke depan, tentunya bisa saja akan ada pengembangan obligasi korporasi yang bisa kita terima untuk dijadikan sebagai underlying repo,” pungkasnya, menandakan komitmen BI untuk terus beradaptasi dan mengembangkan instrumen moneternya demi kemajuan pasar keuangan Indonesia.