Menanggapi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan kinerja parlemen. Permintaan maaf tersebut disampaikan secara langsung kepada perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi saat audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
“Sebagai pimpinan, kami memohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan kami dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, khususnya dalam mewakili aspirasi masyarakat,” ujar Dasco. Namun, permintaan maaf ini bukan sekadar pernyataan simbolik. Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara menyeluruh.
Langkah konkret pun telah disepakati pimpinan DPR sebagai bentuk reformasi internal. Pertama, DPR akan mengevaluasi tunjangan anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan perumahan yang direncanakan efektif 31 Agustus 2025. Kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri. Reformasi ini, menurut Dasco, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk memastikan transparansi dan efektivitas prosesnya.
Audiensi tersebut dihadiri oleh 16 perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan terkemuka, antara lain BEM UI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU, DEMA PTKIN, BEM PTMA Zona III, BEM UPNVJ, Universitas Trisakti, GMNI, GMKI, KAMMI, HMI-MPO, PP GMH, PP Himapolindo, dan HMI-DIPO. Para mahasiswa ini hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPR yang diwakili oleh Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan kinerja parlemen dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sebagai langkah konkret, DPR akan mengevaluasi tunjangan anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan perumahan pada 31 Agustus 2025.
Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri. Reformasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk memastikan transparansi dan efektivitas prosesnya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah audiensi dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi.