Pemerintah Indonesia melaporkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun terjadi pelebaran defisit, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal negara tetap dalam batas aman dan sesuai dengan rancangan awal yang telah ditetapkan.
Purbaya menjelaskan, APBN memiliki peran krusial sebagai shock absorber atau peredam guncangan di tengah ketidakpastian dan gejolak global yang masih berlangsung. Lebih dari itu, APBN juga konsisten mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Dalam rapat bersama DPR Komisi XI pada Senin (6/4), Purbaya menyatakan, “Di tengah gejolak global yang terus berlangsung, kinerja APBN kuartal I 2026 mampu berfungsi sebagai shock absorber sekaligus mendukung agenda pembangunan dengan risiko terkendali.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.
Secara lebih rinci, realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp 574,9 triliun, menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,5% secara tahunan (year-on-year). Kinerja impresif ini utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh kuat mencapai 20,7% secara tahunan, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang dinamis.
Namun, di sisi lain, belanja negara mengalami lonjakan yang lebih signifikan. Tercatat mencapai Rp 815,0 triliun atau melonjak 31,4% secara tahunan. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan belanja pada periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 620,3 triliun atau 1,4% secara tahunan. Percepatan belanja ini, menurut Purbaya, merupakan strategi pemerintah untuk memastikan dampak fiskal dapat dirasakan secara lebih merata sepanjang tahun.
“Memang kami ingin belanja bisa dilakukan lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak ekonominya lebih signifikan,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, penyerapan belanja pada kuartal I 2026 telah mencapai 21,2% dari total pagu APBN, melampaui rata-rata historis yang berkisar 17%. Defisit yang terjadi pada awal tahun ini, tegasnya, adalah konsekuensi dari strategi tersebut dan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.
Purbaya melanjutkan, “Anggaran kita memang didesain defisit. Jadi ketika defisit di awal tahun lebih besar, itu sesuatu yang normal. Yang penting kita terus monitor pendapatan dan belanja sepanjang tahun.” Pernyataan ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi fiskal, sekalipun terjadi defisit di awal tahun anggaran.
Pemerintah optimistis bahwa percepatan belanja negara ini akan memberikan dorongan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran 5,5% dan bahkan berpotensi untuk melampaui angka tersebut. “Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama bisa mencapai 5,5% atau bahkan lebih,” tutup Purbaya, menegaskan keyakinan pemerintah akan prospek ekonomi yang cerah.