Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan model investasi strategis bagi masa depan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rangkaian pembukaan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.
“Wakil Presiden menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers setelah sesi pertama pertemuan pada Sabtu (22/11) waktu setempat.
Isu ketahanan pangan menjadi sorotan utama forum G20 tahun ini. Laporan resmi menyebut 720 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan, menandakan urgensi kolaborasi global dalam memastikan akses pangan yang merata dan berkelanjutan.
Airlangga menjelaskan, Wapres Gibran menyampaikan bahwa program MBG dapat menjadi contoh intervensi konkret untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Selain meningkatkan asupan gizi masyarakat, program ini mendorong pemanfaatan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, hingga memperluas rantai pasok ekonomi hingga ke daerah terpencil di Indonesia.
Selain ketahanan pangan, Gibran juga menyoroti agenda mitigasi risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan ring of fire, Indonesia menghadapi dinamika risiko alam yang memerlukan kebijakan mitigasi yang sistematis dan berkelanjutan.
KTT G20 edisi Afrika Selatan ini menjadi bersejarah karena pertama kali digelar di benua Afrika. Sebanyak 37 pemimpin negara dan pemerintahan hadir, bersama pimpinan lembaga internasional seperti PBB, IMF, World Bank, dan institusi global lain.
Forum ini terbagi dalam tiga sesi pembahasan utama. Sesi pertama mengulas isu ekonomi global, keberlanjutan, perdagangan, dan pembiayaan pembangunan. Sesi kedua membahas ketahanan global (resilient world), termasuk kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, hingga sistem pangan. Sementara sesi ketiga fokus pada isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan (AI governance), serta pembahasan mengenai mineral kritis, isu yang turut menjadi prioritas Indonesia.