Konflik yang memanas di Timur Tengah telah memicu kekhawatiran global, mendorong berbagai negara untuk sigap mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi. Filipina menjadi salah satu negara yang bergerak cepat, mengambil kebijakan drastis untuk menghemat konsumsi energi. Melalui instruksi langsung dari Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., Filipina mulai memberlakukan pekan kerja empat hari bagi aparatur pemerintah dan kegiatan belajar di sekolah negeri sejak Senin (9/3).
Kebijakan ini dirancang untuk memadatkan jadwal kerja dan belajar menjadi empat hari, atau dikombinasikan dengan opsi bekerja maupun belajar dari rumah, yang secara langsung bertujuan untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Filipina dalam merespons ancaman krisis energi global yang membayangi.
Namun, di tengah langkah antisipasi global ini, pengamat energi Fahmy Radhi berpendapat bahwa penerapan kebijakan serupa di Indonesia tidak akan memberikan dampak yang substansial dalam mitigasi potensi krisis energi. Ia menyoroti kondisi unik Indonesia, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri yang selalu dibarengi peningkatan drastis mobilitas masyarakat. “Masyarakat Indonesia memiliki tradisi mudik yang kuat, dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin kita bisa menghentikan atau membatasi itu?” ujar Fahmy kepada Katadata pada Senin (9/3).
Oleh karena itu, Fahmy menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk memprioritaskan ketersediaan pasokan BBM dan menjaga stabilitas harganya agar tidak terjadi lonjakan tajam. Ia bahkan menyarankan adanya realokasi anggaran untuk menutup potensi pembengkakan subsidi energi, dengan menggeser dana dari program yang dianggap kurang mendesak, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelum langkah tersebut, pemerintah juga harus secara cermat menentukan batas kemampuan finansial negara dalam menahan gejolak harga BBM. “Jika harga minyak mentah sudah mencapai US$120 per barel, harga BBM mau tidak mau harus dinaikkan,” jelasnya.
Di sisi lain, percepatan transisi energi menuju kendaraan listrik serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), meskipun krusial, bukanlah solusi jangka pendek. Implementasinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Langkah fundamental adalah menyadarkan para pemimpin untuk mengubah paradigma, agar tidak lagi terlalu bergantung pada energi fosil, melainkan berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan. Namun, proses ini tentu tidak bisa instan,” tambah Fahmy. Ia memperkirakan, Indonesia setidaknya membutuhkan waktu hingga sekitar satu dekade untuk mencapai transisi penuh ke energi baru terbarukan. Meski demikian, Fahmy melihat potensi krisis energi global ini sebagai momentum emas untuk mendorong perubahan paradigma para pemangku kepentingan, dari ketergantungan pada energi fosil menuju komitmen pada energi bersih.
Menanggapi situasi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia masih terus mengkaji kebijakan yang paling tepat untuk menghadapi potensi gejolak energi global. Kajian tersebut juga mencakup studi mendalam terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara lain. “Apa yang dilakukan oleh negara lain sangat bergantung pada kondisi spesifik masing-masing negara,” tegas Bahlil, menekankan bahwa setiap kebijakan harus disesuaikan dengan konteks nasional.