JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi kepemilikan di PT Freeport Indonesia (PTFI), raksasa tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Tanah Air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa Indonesia mengajukan permintaan penambahan 12% saham, sebuah langkah strategis yang akan menjadikan negara sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut.
Langkah progresif ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan penambahan saham ini, total kepemilikan pemerintah Indonesia di PTFI akan meningkat dari 51% menjadi 63%. Bahlil menjelaskan bahwa proses divestasi ini, yang ia sebut memiliki “nilai sangat kecil”, direncanakan terlaksana setelah tahun 2041, memastikan manfaat jangka panjang dan kontrol signifikan bagi kepentingan nasional.
Pembahasan finalisasi dengan pihak Freeport ditargetkan akan dimulai pada awal November 2025. Penentuan waktu ini seiring dengan penanganan tuntas insiden longsor tragis di tambang bawah tanah (underground) yang menelan tujuh korban jiwa. “Semua jenazah sudah ditemukan dan evakuasi selesai. Saat ini inspektur tambang sedang memeriksa penyebab kejadian. Insyaallah bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan, dan kita mulai pembicaraan untuk finalisasi penambahan saham,” terang Bahlil, menandakan prioritas pemerintah terhadap keselamatan kerja sekaligus kesiapan melanjutkan agenda strategis.
Dalam skema kepemilikan baru ini, Menteri Bahlil memastikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan Freeport akan tetap sebesar 25%. Kepastian ini krusial mengingat tarif umum PPh badan nasional kini berada di bawah 22%, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan penerimaan negara yang optimal dan adil dari sektor pertambangan strategis ini.
Selain manfaat finansial, pemerintah juga menekankan pentingnya kontribusi Freeport terhadap pembangunan daerah. Perusahaan diwajibkan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai di Papua, serta memberikan prioritas utama kepada para pengusaha lokal Papua untuk terlibat dalam berbagai proyek mereka. Ini adalah bagian integral dari visi besar pemerintah untuk pengembangan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Meskipun nilai akuisisi saham belum dapat diungkapkan secara detail, Bahlil menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah sudah sangat solid. Mengingat produksi Freeport saat ini merupakan hasil eksplorasi yang dimulai sejak 2003–2004 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2035 sebelum berangsur menurun, urgensi perpanjangan kontrak dan eksplorasi baru menjadi sangat krusial. “Oleh karena itu, pembicaraan perpanjangan dan eksplorasi baru harus segera dilakukan agar kita tidak kehilangan waktu,” pungkas Bahlil, menandaskan pentingnya langkah proaktif demi keberlanjutan pasokan mineral dan kepentingan strategis nasional.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 12%, meningkatkan total kepemilikan menjadi 63%. Penambahan saham ini merupakan arahan Presiden Prabowo dan akan menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Proses divestasi direncanakan setelah tahun 2041, memastikan kontrol signifikan bagi kepentingan nasional.
Pembahasan finalisasi penambahan saham ditargetkan pada awal November 2025, setelah penanganan insiden longsor di tambang selesai. Pemerintah juga memastikan PPh Badan Freeport tetap sebesar 25%. Freeport juga diwajibkan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua, serta memprioritaskan pengusaha lokal Papua.