Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali pada batas 3% dari PDB. Strategi utama untuk mencapai target ambisius ini adalah melalui langkah-langkah penghematan belanja negara yang ketat serta penutupan celah-celah kebocoran anggaran. Dengan fondasi fiskal yang kokoh, Prabowo memproyeksikan kekuatan ekonomi Indonesia akan semakin solid dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan, bahkan dengan visi ideal untuk mencapai kondisi APBN yang berimbang atau balanced budget.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian akan selalu menjaga defisit kita tidak bertambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit,” ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/3). Kepala negara mengidentifikasi besarnya kebocoran anggaran sebagai tantangan krusial yang masih dihadapi. Persoalan ini mencakup inefisiensi belanja, praktik under-invoicing, under-counting, serta manipulasi administratif dalam pengelolaan keuangan negara yang merugikan.
Untuk mengatasi potensi kerugian tersebut secara signifikan, pemerintah kini giat mendorong implementasi GovTech, sebuah inisiatif integrasi sistem teknologi pemerintahan. Melalui program inovatif ini, berbagai sistem digital di kementerian dan lembaga akan disinkronkan dalam satu jaringan terpadu. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan internal dan eksternal, sekaligus meningkatkan efisiensi menyeluruh dalam pengeluaran negara. Prabowo optimistis bahwa penerapan GovTech berpotensi mengurangi kebocoran anggaran hingga sekitar 40% dari total pos belanja negara. “Sinkronisasi semua kementerian dan lembaga menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita,” jelasnya.
Namun, di tengah pembahasan mengenai kebijakan fiskal, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pandangannya bahwa pelebaran batas defisit APBN di atas 3% dari PDB belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Pemerintah, menurutnya, harus terus memantau kondisi secara seksama dan bertindak secara prudent sebelum mengambil keputusan penting terkait kebijakan fiskal yang lebih agresif. “Kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan defisit anggaran. Saya kira perlu kita pertimbangkan dengan hati-hati,” ujar Luhut dalam forum yang sama.
Berbeda dengan pandangan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah mengajukan proposal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada Presiden Prabowo. Proposal ini bertujuan merelaksasi aturan defisit dalam APBN, memungkinkan angkanya melampaui 3% dari PDB. “Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden,” kata Airlangga, menyampaikan usulan ini dalam sidang kabinet yang sama di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Usulan perppu ini dimaknai sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi tekanan terhadap APBN. Dalam forum tersebut, Airlangga mempresentasikan tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, dua dampak langsung dari situasi geopolitik global saat ini. Hasil ketiga simulasi tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sangat sulit. “Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” pungkas Airlangga, menyoroti dilema kebijakan fiskal yang kompleks.