JAKARTA – Sinyal positif bagi perekonomian Indonesia kian menguat menyusul suntikan likuiditas jumbo dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penempatan dana pemerintah di sistem perbankan sebesar Rp200 triliun pada akhir 2025 lalu, Bank Indonesia tak kalah gesit dengan menyuntikkan likuiditas hingga dua kali lipat, mencapai Rp397,9 triliun. Suntikan dana signifikan ini diproyeksikan akan mulai terasa dampaknya dalam sistem perekonomian pada kuartal I/2026.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan bahwa optimisme ini merupakan kelanjutan dari kinerja positif kuartal IV/2025 yang diperkirakan lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Menurut Aida, sinergi stimulus yang digelontorkan bank sentral—melalui instrumen moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran—dengan stimulus fiskal pemerintah menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi di awal tahun ini.
Aida memaparkan, “Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah lebih dari domestic demand. Ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan juga investasi.” Pernyataan tersebut disampaikan Aida dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari, pada Rabu (21/1/2026).
Berkat dorongan ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Memandang ke depan, otoritas moneter bahkan mematok target pertumbuhan yang lebih ambisius untuk tahun 2026, yakni menuju rentang 4,9% hingga 5,7%, menandakan prospek ekonomi yang semakin cerah.
Guyuran Insentif KLM Dorong Penurunan Suku Bunga Kredit
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai angka fantastis Rp397,9 triliun, sejalan dengan suntikan likuiditas yang disebutkan sebelumnya.
Secara terperinci, penyaluran insentif likuiditas ini didominasi oleh kelompok bank BUMN dengan alokasi sebesar Rp182,9 triliun. Disusul oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang menerima Rp174,7 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp33,1 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7,2 triliun.
Aliran insentif KLM ini sengaja difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, industri, hilirisasi, jasa (termasuk ekonomi kreatif), konstruksi, real estat, serta UMKM. Tak berhenti di situ, otoritas moneter juga melakukan perombakan komposisi KLM dengan tujuan “memaksa” perbankan agar segera memangkas suku bunga kreditnya, efektif berlaku sejak 16 Desember 2026.
BI tetap mempertahankan besaran total insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun, komposisi di dalamnya mengalami perubahan signifikan. Bank sentral memangkas porsi insentif dari sisi penyaluran kredit (lending channel) dari semula maksimal 5% menjadi 4,5%. Sebaliknya, BI melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif terhadap suku bunga (interest rate channel) dari paling tinggi 0,5% menjadi paling tinggi 1%.
Dengan restrukturisasi ini, perbankan yang ingin meraih guyuran likuiditas maksimal dari otoritas moneter kini diwajibkan untuk segera menurunkan suku bunga kreditnya, sejalan dengan pemangkasan suku bunga kebijakan atau BI Rate. “Penguatan KLM yang berlaku pada 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan, melalui peningkatan besaran insentif bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” tegas Perry Warjiyo pada kesempatan yang sama, menggarisbawahi komitmen BI dalam mendorong transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.