Menyusul insiden tragis ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September lalu, pemerintah Indonesia mengambil langkah sigap dengan mengumumkan rencana peninjauan terhadap sekitar 40 ribu bangunan pondok pesantren (ponpes) di seluruh pelosok negeri. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan standar keselamatan bangunan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa upaya pengecekan masif ini akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kementerian Agama. Dody menambahkan bahwa fokus utama peninjauan akan lebih intensif menyasar ponpes-ponpes yang berlokasi di wilayah padat seperti Sumatra dan Jawa, mengingat konsentrasi populasi dan infrastruktur di kedua pulau tersebut.
Inisiatif inspeksi ponpes ini tidak menunggu lama, dengan Dody Hanggodo menegaskan, “Sudah mulai menyisir. Sudah mulai bergerak sejak hari Senin ini,” saat berbicara di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/10). Ia juga menggarisbawahi prioritas pemeriksaan yang akan difokuskan pada bangunan ponpes bertingkat. “Tentunya bangunan-bangunan yang berlantai dua ke atas. tiga, empat, lima lantai,” jelas Dody, menyoroti potensi risiko yang lebih tinggi pada struktur bangunan vertikal.
Jauh sebelum pengumuman ini, Presiden Prabowo Subianto secara langsung telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap struktur bangunan di pondok pesantren. Perintah ini disampaikan dengan tujuan krusial: mencegah terulangnya kembali tragedi ambruknya bangunan seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa instruksi penting tersebut telah disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Cak Imin dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10). Dalam kesempatan yang sama, Teddy juga menekankan pentingnya peran pemilik ponpes. “Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” ujar Teddy, sebagaimana dikutip dari Antara, menggarisbawahi tanggung jawab besar pengelola.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny telah menjadi perhatian khusus dan mendalam bagi Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Presiden juga meminta agar dilakukan evaluasi komprehensif serta pendataan akurat terkait keamanan bangunan ponpes di seluruh Indonesia, sebagai langkah preventif jangka panjang.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melakukan inspeksi terhadap sekitar 40 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia setelah insiden ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan standar keselamatan bangunan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Agama akan bekerja sama dalam melakukan pengecekan ini, dengan fokus pada pesantren di wilayah padat seperti Sumatra dan Jawa.
Prioritas inspeksi akan difokuskan pada bangunan pesantren bertingkat, khususnya yang memiliki dua lantai atau lebih. Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan pemeriksaan mendalam terhadap struktur bangunan di pondok pesantren. Pemerintah menekankan pentingnya peran pemilik pesantren dalam memperhatikan proses renovasi atau pengembangan gedung serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap keamanan bangunan.