Himpunan Ahli Keberlanjutan Indonesia (IS2P) menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya konflik terbuka di berbagai kota besar di Indonesia. Organisasi ini menyerukan penghentian segera eskalasi konflik demi menyelamatkan masa depan bangsa.
IS2P menilai, kemarahan publik yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan wewenang, dan minimnya transparansi pemerintah serta lembaga legislatif telah mengubah demonstrasi damai menjadi bentrokan. Konflik yang terjadi, ditandai dengan bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, bahkan hingga jatuhnya korban jiwa, menunjukkan Indonesia berada pada titik kritis. Jika situasi ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat merugikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, demikian disampaikan Ketua IS2P, Satrio Dwi Prakoso, dalam keterangan tertulis pada Senin (1/9).
Eskalasi konflik ini semakin memperparah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan politik yang menghambat proses demokrasi dan menggerus legitimasi lembaga negara. Lebih lanjut, kondisi ini dapat mengakibatkan fragmentasi sosial dan politik, serta meningkatkan risiko intervensi asing karena melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Jika berlanjut, reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, dan agenda pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan.
Menanggapi situasi ini, IS2P menyerukan enam poin penting kepada pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan:
1. Menghentikan Kekerasan dan Provokasi: Aparat keamanan harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan melindungi warga negara yang menyampaikan pendapat. Tindakan represif dan provokatif hanya akan semakin memperburuk krisis kepercayaan masyarakat.
2. Memperkuat Komunikasi Publik yang Transparan: Pemerintah dan legislatif perlu membangun komunikasi dua arah yang transparan dengan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
3. Membuka Ruang Dialog Inklusif: Pemerintah dan legislatif didorong untuk menyediakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Keterlibatan masyarakat secara setara sangat penting agar solusi yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan bersama.
4. Menegakkan Keadilan Sosial dan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Penegakan hukum harus dilakukan di atas prinsip kesetaraan, tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu, termasuk dalam menindak insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi.
5. Meningkatkan Kinerja Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif: Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketiga pilar demokrasi ini harus memperkuat integritas dan akuntabilitas untuk mengembalikan kepercayaan publik.
6. Melindungi Program Keberlanjutan dan Aksi Iklim: IS2P menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim. Krisis lingkungan dan perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik dan sosial yang sedang terjadi, tegas Satrio.
IS2P menyimpulkan bahwa masa depan Indonesia membutuhkan kerja sama, komitmen kolektif, dan prioritas pada keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah: memilih perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan. “Mari jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” tutup Satrio.
Ringkasan
Himpunan Ahli Keberlanjutan Indonesia (IS2P) sangat prihatin dengan meningkatnya konflik di Indonesia, yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi dan kurangnya transparansi pemerintah. Konflik ini telah mengakibatkan bentrokan fisik, kerusakan fasilitas umum, dan korban jiwa, mengancam pembangunan berkelanjutan serta memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan fragmentasi sosial, bahkan meningkatkan risiko intervensi asing.
IS2P menyerukan penghentian kekerasan, penguatan komunikasi publik yang transparan, dan dibukanya ruang dialog inklusif. Mereka juga mendesak penegakan hukum yang adil, peningkatan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan program keberlanjutan dan aksi iklim. IS2P menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen kolektif untuk memilih perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan demi masa depan Indonesia.