Istana Kepresidenan kini tengah menjadi sorotan publik menyusul pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengenai rencana strategis untuk merangkul homeless media atau yang dikenal sebagai new media. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan komunikasi publik, khususnya menyasar generasi muda yang mayoritas mengakses informasi melalui platform media sosial.
Pergeseran pola konsumsi informasi di era digital memaksa pemerintah untuk menyesuaikan strategi komunikasinya. Dengan menggandeng platform yang memiliki kedekatan dengan audiens digital, pemerintah berharap pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan secara lebih organik dan relevan dengan kebiasaan anak muda saat ini.
Wasisto Raharjo Jati, Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berpendapat bahwa langkah Istana merangkul media baru merupakan bagian dari upaya membangun keterikatan (engagement) yang lebih kuat antara pemerintah dan warganet. Melalui pendekatan ini, informasi mengenai kebijakan dan regulasi dikemas dengan bahasa yang lebih santai dan kekinian, sehingga tidak terkesan kaku atau terlalu formal.
Meskipun pendekatan ini memiliki sisi positif dalam mempermudah masyarakat memahami informasi pemerintah dengan cepat, Wasisto juga melihat adanya tantangan serius bagi media-media baru tersebut. Menurutnya, media baru kini dihadapkan pada situasi dilematis.
“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum tentu itu menarik minat publik yang kritis,” ujar Wasisto melalui pesan singkat pada Kamis (7/5).
Selain itu, Wasisto memperingatkan adanya risiko bagi media baru yang selama ini memiliki segmentasi konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga Iptek. Ketika platform tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah secara intensif, terdapat potensi perubahan karakter audiens. Fokus yang terlalu berat pada informasi pemerintah dikhawatirkan dapat mengikis kedekatan emosional yang selama ini telah terjalin antara platform dan para pengikutnya.
Kritik juga datang dari Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Ia menilai upaya Bakom untuk melakukan konsolidasi dengan media baru berisiko menjadi kontraproduktif. Hal ini diperkuat dengan klarifikasi dari sejumlah anggota Indonesia New Media Forum (INMF) yang menyatakan bahwa pertemuan dengan Bakom hanya bersifat informal.
Menurut Kunto, situasi ini menciptakan persepsi di masyarakat seolah-olah media-media tersebut telah “dirangkul” atau bahkan dikendalikan oleh pemerintah. Dampaknya, kepercayaan audiens terhadap media baru yang selama ini dikenal kritis bisa menurun drastis.
Kunto juga menyoroti bahwa banyak dari media yang diundang memiliki rekam jejak kritis terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, strategi Bakom ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengganggu hubungan harmonis antara platform dengan pembacanya. “Apa yang dilakukan oleh Bakom itu menularkan delegitimasi kepada media-media yang diundang. Maka teman-teman di new media forum ini ramai memberikan klarifikasi,” kata Kunto melalui sambungan telepon pada Jumat (8/5).
Ia menyarankan agar Bakom lebih fokus membangun pola komunikasi publik yang transparan dan akuntabel, daripada sekadar melakukan safari politik ke berbagai media, konten kreator, maupun influencer. Pendekatan semacam ini dinilai bukan hal baru, karena pernah muncul di era Presiden RI ke-7, Joko Widodo, saat mengundang buzzer ke Istana yang kemudian memicu respons negatif dari publik.
Tegaskan Independensi
Menanggapi kabar tersebut, sejumlah platform homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) dengan tegas membantah bahwa mereka telah dirangkul oleh pemerintah. Bantahan ini muncul tak lama setelah Muhammad Qodari mengumumkan rencana perluasan komunikasi publik tersebut usai bertemu perwakilan INMF di Jakarta Pusat pada Rabu (5/7).
Sehari setelah pertemuan, berbagai platform media baru mengunggah pernyataan sikap melalui media sosial. Salah satunya adalah USS Feeds melalui akun Instagram @ussfeeds pada Kamis (7/5). Mereka menegaskan tidak pernah menghadiri agenda atau membuat kesepakatan kerjasama apa pun dengan Bakom.
“Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis @ussfeeds dalam unggahannya.
Langkah serupa diambil oleh Folkative yang membantah adanya pertemuan resmi dengan Bakom maupun pemerintah. Dalam penjelasan resminya, Folkative berjanji akan terus menjaga independensi dan menegaskan bahwa mereka bukan merupakan mitra resmi pemerintah.
Komite Indonesia New Media Forum melalui akun @inmf.id juga menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari empat poin utama pada Kamis, 7 Mei. Mereka menekankan bahwa tidak ada komitmen maupun kesepakatan formal antara INMF dan Bakom. INMF menyatakan bahwa daftar media yang beredar di publik hanyalah hasil pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi.
“Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis akun resmi @inmf.id.
Alasan Bakom Ingin Gandeng New Media
Dalam keterangannya, Muhammad Qodari menjelaskan bahwa Indonesia New Media Forum dipandang sebagai wadah kolaborasi bagi para pelaku media digital yang telah bertransformasi menjadi entitas media baru yang kuat. Forum ini menghimpun berbagai platform dengan konten spesifik yang sangat beragam.
Sejumlah nama besar disebutkan dalam forum ini, antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, dan GNFI. Selain itu, Qodari juga menyebutkan Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.
Qodari menilai pelibatan media-media ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas konten sekaligus efektivitas komunikasi publik pemerintah. Dengan basis pengikut yang sangat besar, potensi jangkauannya dianggap sangat masif.
“Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” ujar Qodari sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Rabu (6/5).
Ringkasan
Istana Kepresidenan melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, berencana menjalin kolaborasi dengan media baru atau homeless media untuk memperluas jangkauan komunikasi publik kepada generasi muda. Strategi ini bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat disampaikan dengan gaya bahasa yang lebih santai dan relevan. Namun, langkah tersebut menuai kritik karena dianggap berisiko mengganggu independensi media serta memicu penurunan kepercayaan publik terhadap platform-platform yang selama ini dikenal kritis.
Menanggapi wacana tersebut, sejumlah media baru yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kesepakatan formal dengan pemerintah. Beberapa platform, seperti USS Feeds dan Folkative, secara tegas membantah adanya kerja sama resmi dan berkomitmen menjaga independensi sebagai aset utama mereka. Para pakar komunikasi menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada transparansi dan akuntabilitas komunikasi, alih-alih mencoba mengonsolidasikan media baru ke dalam narasi kekuasaan.