Babaumma – , JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga hingga kuartal III 2025. Berdasarkan laporan realisasi per 30 September 2025, belanja kementerian/lembaga (K/L) baru mencapai Rp 800,9 triliun atau 62,8 persen dari total outlook Rp 1.275,6 triliun.
“Beberapa K/L dengan anggaran besar tetapi kami note penyerapannya masih di bawah 50 persen yaitu BGN, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat memiliki serapan paling rendah di antara seluruh K/L, yakni Rp 19,7 triliun atau hanya 16,9 persen dari total pagu Rp 116,6 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran itu menjadi perhatian, sebab BGN memiliki program strategis untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Sementara itu, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp 41,3 triliun atau 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Kementerian Pertanian juga masih rendah, baru Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari alokasi Rp 27,3 triliun.
Kemenkeu mendorong seluruh K/L mempercepat pelaksanaan kegiatan pada kuartal IV untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi. “Kita memerlukan belanja di kuartal IV-2025 tetapi kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap K/L,” kata Suahasil.
Pemerintah menekankan pentingnya akselerasi proyek dan pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran berjalan optimal. Selain itu, K/L diminta memperkuat monitoring penggunaan dana serta mempercepat pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal.
“Belanja K/L tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, efisiensi dan akuntabilitas harus terus dijaga,” ucap Suahasil menegaskan.
Hingga akhir September, beberapa K/L mencatat serapan anggaran cukup tinggi. Di antaranya, Kemenkeu sebesar Rp 63,1 triliun atau 88,3 persen, Mahkamah Agung (MA) Rp 9,5 triliun atau 76,5 persen, dan Kementerian Agama (Kemenag) Rp 52,5 triliun atau 75,2 persen.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat realisasi Rp 59 triliun atau 74,2 persen, disusul Polri Rp 103 triliun atau 74,3 persen, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 62,8 triliun atau 73 persen. Sementara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyerap Rp 167,1 triliun atau 67,5 persen, Kemendiktisaintek Rp 36,8 triliun atau 69,4 persen, dan Kemendikdasmen Rp 31,4 triliun atau 66,8 persen.
Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi Rp 13,6 triliun atau 58,8 persen, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Rp 13,4 triliun atau 55,8 persen, serta Kemen Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 9,8 triliun atau 65 persen. Pemerintah menargetkan sisa anggaran sekitar Rp 474,7 triliun dapat terserap optimal sebelum akhir tahun anggaran 2025.