Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas menyoroti krusialnya ketahanan pangan sebagai pondasi untuk mencegah potensi kerusuhan sosial. Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa masyarakat yang menghadapi kesulitan akses pangan cenderung lebih mudah terpancing dan rentan terhadap gejolak sosial.
Tri Budhianto memberikan gambaran nyata mengenai korelasi antara ketahanan pangan dan kerusuhan. Ia menunjuk pada insiden penjarahan di sebuah toko ritel di Sibolga, Sumatera Utara, pascabencana banjir. Peristiwa tersebut, menurutnya, merupakan cerminan langsung dari dampak minimnya stok pangan yang memicu tindakan darurat masyarakat.
“Contoh paling gampangnya ada di wilayah bencana kemarin. Begitu pangannya kurang, mau nggak mau itulah yang terjadi,” ujar Tri Budhianto dalam acara Kunjungan Kerja Media di Karawang, Selasa (9/12). Ia menekankan bahwa dalam kondisi kelaparan pascabencana, masyarakat tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keharusan untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya.
Merespons urgensi ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini dirancang untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas nasional. Tri Budhianto menegaskan kembali dampak serius jika masalah pangan tidak tertangani: “Bisa kita bayangkan, kalau pangan kita kurang pasti terjadi kerusuhan di mana-mana,” ujarnya, menggambarkan skenario terburuk yang harus dihindari.
Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik
Komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan semakin kuat, terbukti dengan rencana peningkatan signifikan anggaran pangan dalam APBN 2026. Jika pada APBN 2025 alokasi untuk sektor ini mencapai Rp 144,6 triliun, maka pada tahun depan angka tersebut melonjak menjadi Rp 210,4 triliun. Peningkatan ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintah dalam menghadapi tantangan pangan.
Dengan kenaikan anggaran ini, Tri Budhianto berharap dapat mendorong produktivitas sektor pangan secara menyeluruh. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan yang merupakan garda terdepan produksi pangan nasional.
Alokasi anggaran yang besar ini akan difokuskan pada beberapa pilar penting. Sebagian besar akan digunakan untuk distribusi dan cadangan pangan guna mengantisipasi krisis. Dana juga akan diarahkan untuk mendukung produksi melalui subsidi pupuk, pembangunan lumbung-lumbung pangan strategis, hingga pengembangan 250 Kampung Nelayan Merah Putih. Sementara itu, untuk aspek konsumsi, anggaran ini akan dialokasikan untuk bantuan kerawanan pangan dan stabilisasi pasokan serta harga pangan di pasar.