Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional dengan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk penguatan sistem irigasi. Kebijakan strategis ini tidak berjalan sendiri, melainkan dibarengi dengan konsolidasi yang melibatkan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia. Kehadiran langsung para kepala daerah ini diharapkan memastikan program dapat berjalan optimal dan terintegrasi di tingkat lapangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keterlibatan aktif dan langsung para pemimpin daerah merupakan kunci utama percepatan program. Ini krusial, terutama dalam konteks penguatan infrastruktur irigasi dan peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi pangan. “Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili,” ujar Amran dalam keterangannya yang disampaikan pada Rabu (22/4), menunjukkan keseriusan dan komitmen dari berbagai wilayah.
Menurut Amran, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah elemen vital agar program-program pemerintah tidak hanya berhenti di tataran kebijakan, tetapi benar-benar terimplementasi secara efektif dan memberikan dampak nyata di lapangan. Tanpa kolaborasi yang erat, upaya besar ini berisiko kurang maksimal.
Secara rinci, anggaran irigasi sebesar lebih dari Rp 3 triliun tersebut merupakan bagian dari total Rp 12 triliun yang didistribusikan oleh Kementan. Program ini mencakup berbagai inisiatif vital, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan (oplah), hingga pompanisasi. Target cakupannya pun ambisius, mencapai hingga 1,5 juta hektare lahan pertanian di seluruh negeri.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang diharapkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan. Fokus utamanya adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar untuk peningkatan indeks pertanaman, memungkinkan petani untuk menanam lebih dari satu kali dalam setahun. Amran menegaskan, “Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan.”
Menteri Pertanian juga menekankan bahwa distribusi anggaran dilakukan secara selektif, berbasis potensi wilayah dan tingkat komitmen pemerintah daerah. “Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” jelasnya, menandakan adanya meritokrasi dalam alokasi sumber daya untuk memastikan efisiensi dan hasil maksimal.
Target Produksi dan Perluasan Sawah
Di sektor produksi, Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare sebagai upaya strategis untuk memperluas areal tanam. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan benih tahan kekeringan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga bahkan tiga kali tanam per tahun, khususnya di lahan-lahan kering yang rentan terhadap perubahan iklim.
Amran Sulaiman memberikan jaminan bahwa kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman. Ia memperkirakan stok beras dalam waktu dekat akan mencapai 5 juta ton. Selain itu, standing crop atau tanaman yang sedang tumbuh di lapangan diperkirakan mencapai sekitar 11 juta ton, ditambah cadangan di sektor rumah tangga dan horeka sekitar 12,5 juta ton.
Dengan total cadangan yang bisa mencukupi hingga 11 bulan, Amran yakin Indonesia memiliki ketahanan yang memadai. “Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Artinya lebih dari cukup,” ujarnya, menepis kekhawatiran akan kekurangan pasokan pangan.
Selain fokus pada tanaman pangan, pemerintah juga menunjukkan komitmen jangka panjang untuk sektor perkebunan dengan mengalokasikan Rp 9,95 triliun pada periode 2026–2027. Program ini menyasar pengembangan komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete, dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare. Ini menunjukkan visi holistik untuk sektor pertanian nasional.
Meskipun demikian, Amran Sulaiman mengingatkan bahwa besarnya anggaran saja tidak menjamin keberhasilan program. Keberhasilan esensial justru sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. “Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” tegasnya, menyoroti pentingnya solusi akar masalah dan efisiensi.
Pada akhirnya, Amran juga menekankan pentingnya akuntabilitas. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar bertanggung jawab penuh dalam memanfaatkan anggaran besar yang telah disiapkan. Ini adalah panggilan untuk tata kelola yang baik demi kemajuan sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.